RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mulai menyusun strategi penghematan energi di sektor publik secara terukur dan lintas instansi. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga efisiensi nasional.

Strategi mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum tanpa mengganggu layanan masyarakat. Pendekatan kebijakan dirancang berbasis data konsumsi energi serta pola mobilitas di tiap sektor.

“Langkah efisiensi harus disusun terukur dan berbasis data konsumsi energi,” kata Menko PMK Pratikno, Selasa, 17 Maret 2026. Ia menegaskan kebijakan tidak boleh berdampak negatif berlebihan terhadap aktivitas masyarakat.

Pembahasan strategi dilakukan dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM secara daring. Pemerintah memastikan efisiensi energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun layanan publik.

Lima strategi utama disepakati untuk diterapkan lintas kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini mencakup kerja fleksibel ASN, digitalisasi layanan, dan pembatasan perjalanan dinas.

Selain itu, efisiensi juga dilakukan melalui penghematan energi pada operasional gedung perkantoran. Penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring juga disiapkan sesuai karakteristik mata pelajaran.

Kegiatan pembelajaran praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka di sekolah. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas pendidikan di tengah kebijakan efisiensi energi.

Rapat juga membahas isu strategis terkait distribusi Program Makan Bergizi Gratis bagi siswa. Penyesuaian diperlukan jika terjadi perubahan pola kehadiran akibat pembelajaran daring.

Pemerintah turut mengkaji opsi pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet peserta didik. Langkah ini penting agar pembelajaran daring tetap berjalan optimal dan inklusif.

Kebijakan penghematan energi lintas sektor direncanakan mulai berlaku pada April 2026.

Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

“Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar kebijakan berjalan efektif,” ujar Pratikno.

Ia memastikan pelayanan publik tetap optimal meski kebijakan efisiensi diterapkan.

Hasil rapat akan dirumuskan dalam laporan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Laporan tersebut memuat konsumsi energi serta rekomendasi langkah penghematan nasional.

Rapat dihadiri sejumlah kementerian seperti Kemendikdasmen, Kemenkes, hingga Kemenpora. Keterlibatan lintas sektor diharapkan memperkuat implementasi kebijakan secara menyeluruh.