RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira merespons, wacana pemotongan gaji pejabat negara oleh pemerintah. Wacana tersebut, dalam rangka memitigasi konflik Timur Tengah (Timteng) yang berpotensis menyebabkan krisis energi.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini mengusulkan, pemerintah perlu menyisir kembali anggaran di setiap kementerian/lembaga (K/L). Penyisiran tersebut, guna memastikan penggunaan anggaran K/L lebih tepat sasaran, sebelum melakukan pemotongan gaji pejabat negara.

"Ada anggaran yang tidak mendesak, tidak urgent bisa ditunda dulu. Sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran negara," kata Ketua DPP PDIP ini saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 17 Maret 2026.

Tidak hanya itu, Andreas mendorong, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap belanja negara. Sebab, dinilainya pemborosan anggaran masih terjadi di berbagai sektor.

“Sementara pemerintah sendiri masih menyusun belanja anggaran yang tidak efisien. Pemborosan masih terjadi di mana-mana,” ucap Andreas.

Sebelum melakukan pemotongan gaji pejabat negara, Andrean mengusulkan, pemerintah perlu memberikan contoh dari level tertinggi. Tujuannya, agar semangat efisiensi benar-benar tecermin dalam tata kelola pemerintahan.

“Kalau mau potong, penghematan ya harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini,” ujar Andreas.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyoroti, langkah pemerintah Pakistan dalam menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global. Termasuk, akibat konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat di kawasan Timteng.

Presiden Prabowo mengungkapkan, Pakistan menerapkan berbagai kebijakan penghematan, mulai dari pemotongan gaji menteri hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Ia menilai, kebijakan tersebut dapat menjadi contoh yang patut dikaji Indonesia, terutama ketika harga minyak dunia naik.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Pemerintah membahas langkah mitigasi untuk menghadapi dampak konflik di Timteng yang mendorong kenaikan harga energi global.

Prabowo juga menyoroti kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintah Pakistan, termasuk pemotongan gaji pejabat tinggi negara. “Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.