Pemerintah Pantau 216 Pekerja Migran Asal Lebak di Timur tengah

  • 06 Mar 2026 13:54 WIB
  •  Banten

RRI.CO.ID, Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus memantau kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lebak yang bekerja di kawasan Timur Tengah. Pemantauan dilakukan menyusul memanasnya konflik di kawasan tersebut yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat dengan Iran.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lebak tahun 2025, tercatat sebanyak 216 PMI asal Lebak bekerja di negara-negara Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar bekerja di Arab Saudi dengan jumlah mencapai 199 orang.

Selain itu, terdapat 1 PMI di Bahrain, 5 orang di Kuwait, 2 orang di Qatar, 7 orang di Turki, 1 orang di Uni Emirat Arab, serta 1 orang di Yordania.

Sekretaris Disnaker Kabupaten Lebak, Rully Chaerulliyanto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, komunikasi intensif dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI). Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi para PMI, khususnya yang berada di wilayah Timur Tengah.

“Ya, kami terus berkomunikasi secara intens dengan Kemenlu dan KemenP2MI. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada informasi PMI asal Lebak yang terdampak oleh konflik di Timur Tengah,” kata Rully, Jumat, 6 Maret 2026.

Ia menambahkan, secara keseluruhan jumlah PMI asal Kabupaten Lebak yang bekerja di luar negeri pada tahun ini mencapai 351 orang. Para PMI tersebut tersebar di 16 negara yang berada di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah dan Asia.

Dari total tersebut, sebanyak 216 PMI bekerja di sejumlah negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Yordania, dan Turki.

Rully menegaskan, pemerintah daerah akan segera menyampaikan informasi kepada publik apabila terdapat PMI asal Lebak yang terdampak konflik.

“Pastinya, jika ada yang terdampak, pemerintah akan menginformasikannya. Sejauh ini kami masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat dan terus berkoordinasi untuk memastikan kondisi mereka,” ujarnya.

Rekomendasi Berita