RRI.CO.ID, Jatinangor - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan, pihaknya bakal mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Kabupaten Sumedang. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur yang ada di IPDN, belum sebanding dengan jumlah praja.

“Komitmen DPR RI mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur di IPDN. Berdasarkan pantauan kami ketersediaan infrastruktur di IPDN belum berbanding proporsional dengan jumlah praja yang ada," ujarnya disela Kunjungan Kerja Spesifik DPR RI ke Kampus IPDN Jatinangor Sumedang Rabu 11 Maret 2026.

Selain masalah infrastruktur, Komisi II DPR juga menyoroti fasilitas penunjang lainnya, seperti diantaranya tunjangan lauk pauknya. Ia pun membandingkan dengan AKPOL, AKMIL, maupun AAL.

"Untuk itulah, tahun 2026 dengan bantuan Presiden anggaran IPDN dari APBN akan ditambahkan. Dari tahun lalu di angka Rp 578 miliar, insyaallah tahun 2026 ini menjadi Rp.814 miliar,"ungkapnya.

Anggaran ini akan dialokasikan untuk menyelesaikan perbaikan mess kesatriaan di IPDN serta fasilitas-fasilitas penunjangnya. Dengan adanya bantuan presiden ini akan mendorong kenaikan anggaran makan Praja dengan harapan ketersediaan makanan yang bergizi akan menghasilkan calon-calon pamong praja yang lebih berkualitas.

Selain untuk mendukung kemajuan IPDN, kunjungan kerja itu juga sebagai penegasan komitmen DPR terhadap purna Praja di seluruh Indonesia. Pada kesempatan itu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya yang turut mendampingi kunjungan kerja Komisi II DPR mengatakan Kemendagri bersama dengan Rektor IPDN sedang melakukan pembenahan menyeluruh di IPDN.

“Pekerjaan rumah IPDN kedepan yakni melakukan pembenahan kurikulum yang relevan, rebranding kampus dengan dilaksanakannya perbaikan kultur akademik dan pembinaan, aktivasi alumni dan menjaga semangat Bhineka Nara Eka Bhakti,"ujar Bima Arya.

Ia pun mengapresiasi dukungan dari DPR tersebut. Hal senada juga diungkapkan Rektor IPDN Halilul Khairi.

“Dengan adanya bantuan Presiden ini kami akan mengalokasikan anggaran APBN tahun 2026 ini untuk mengganti seluruh tempat tidur dan lemari pakaian Praja. Selain itu juga akan dilakukan rehab asrama Praja,"jelasnya.

Rektor IPDN juga meminta dukungan lain kepada Komisi II DPR terkait jumlah Praja IPDN tahun 2026. “Kami sudah sampaikan kuota IPDN tahun ini kepada Menpan RB yakni sebanyak 1.410 Praja, semoga Komisi II DPR dapat membantu mendorong kuota ini kepada Menpan RB yang juga berada dibawah pimpinan Komisi II DPR RI”, ujarnya.

Ia menambahkan, jika penerimaan IPDN dibawah 1.200 orang, akan berdampak kosongnya asrama serta dosen yang tidak memiliki jam mengajar. "Mempengaruhi terhadap asrama yang kosong dan dosen yang tidak memiliki jam mengajar,"ucap Rektor.