RRI.CO.ID, Wamena - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar lokakarya penyusunan empat tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) se-Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Baliem Wamena pada 24–27 Februari 2026, diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan.

Lokakarya ini diikuti perwakilan perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan penerapan SPM, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Satpol PP, dan Dinas Sosial dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan, serta perwakilan perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi.

Acara dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Provinsi Papua Pegunungan Bidang Administrasi Umum, Lukas W. Kosay, mewakili Gubernur John Tabo. Lukas menegaskan bahwa penerapan SPM merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan pembangunan yang terukur.

“SPM ini penting sekali, karena menjadi indikator naik atau turunnya standar pelayanan di setiap kabupaten. Harapan kami, pemerintah kabupaten menindaklanjuti hasil lokakarya ini dan melaksanakan sesuai ketentuan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Otonomi Khusus Provinsi Papua Pegunungan, Ibrahim Rumere, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan delapan kabupaten memahami secara jelas apa yang harus dilakukan dan dilaporkan terkait SPM. Lokakarya juga didukung kerja sama dengan SKALA, bagian dari kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

"Dukungan ini diharapkan mampu mendorong peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengimplementasikan SPM di daerah masing-masing," bebernya.

Dengan pelaksanaan lokakarya ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menargetkan capaian pelaporan dan penerapan SPM dapat mencapai 100 persen pada tahun 2026.

Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjamin pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat Papua Pegunungan.