RRI.CO.ID, Langgur - Pembangunan sumber daya manusia di wilayah timur Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang menuntut intervensi kebijakan lintas sektor dan lintas pemerintahan. Isu pendidikan, kesehatan, dan stunting menjadi simpul persoalan yang harus ditangani secara terintegrasi antara pusat dan daerah, Sabtu (21/2/2026).

Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandari, mengungkapkan indikator Indeks Pembangunan Manusia masih menunjukkan kesenjangan yang nyata. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh keterbatasan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan di daerah kepulauan dan sulit dijangkau.

“Dari aspek IPM, masih ada tantangan serius sehingga pelayanan pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan secara signifikan,” kata Ika.

Ia menjelaskan, di sektor pendidikan, akar persoalan terletak pada tingginya jumlah ruang kelas rusak di jenjang SD dan SMP serta keterbatasan akses menuju pendidikan menengah atas. Sementara di sektor kesehatan, tantangan utama meliputi keterjangkauan fasilitas, keterbatasan tenaga kesehatan, serta masih tingginya prevalensi stunting di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Maluku Tenggara.

“Kabupaten Maluku Tenggara tercatat memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi dan menempati urutan ketiga, sehingga membutuhkan intervensi yang lebih terarah dan sinergis,” ujarnya.

Menurut Ika, respons kebijakan ke depan perlu diselaraskan antara RPJMN dan RPJMD agar program pusat dan daerah saling menguatkan. Opsi kebijakan yang didorong antara lain pengembangan sekolah berpola asrama, pembelajaran jarak jauh dan sekolah terbuka di wilayah kepulauan, serta peningkatan layanan kesehatan melalui rumah sakit rujukan dan mobile health services.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan di wilayah timur Indonesia sangat bergantung pada konsistensi kolaborasi antar pemerintah dan keberpihakan kebijakan pada daerah dengan keterbatasan akses. Tanpa sinergi yang kuat, tantangan pendidikan, kesehatan, dan stunting dikhawatirkan akan terus menjadi penghambat utama peningkatan kualitas sumber daya manusia.