KBRN, Tanjung Selor : Fenomena Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang melintas di wilayah Kaltara mendapat sorotan dari senator DPD RI, Herman. Menurut dia, PMI nonprosedural yang menuju Malaysia melalui jalur Kaltara harus menjadi perhatian semua pihak.
Karena tak sedikit PMI yang ada di Malaysia, tidak diketahui keberadaannya ketika telah bekerja di negeri jiran itu.
"Bahkan ada yang sampai meninggal atau sakit, tapi kita tidak tahu. Termasuk juga keluarganya juga tidak tahu," katanya, Jumat (21/3/2025).
Tidak hanya soal database, namun persoalan jalur-jalur yang kerap dilalui juga harus menjadi perhatian. Terutama dalam meningkatkan pengawasan, agar tidak ada lagi PMI yang menuju Malaysia melalui jalur-jalur ilegal.
"Intinya kalau jalur-jalur ini kan pengawasan sih. Karena kalau kita lihat, yang masuk (ke Kaltara) pasti sesuai prosedural. Tapi yang keluar (Kaltara menuju Malaysia) ini yang pasti non prosedural. Makanya jalur-jalurnya harus di awasi cukup ketat," tegas dia.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, Asnawi mengakui, fenomena banyaknya PMI nonprosedural yang melintas di Kaltara ini cukup banyak.
Namun ia memastikan, hampir rata-rata PMI yang bekerja di Malaysia tanpa prosedur bukanlah warga Kaltara melainkan dari provinsi lain.
"Kalau PMI disini itu, yang nonprosedural itu yang dari luar Kaltara. Kalaua kita disini cukup minim lah PMI kita yang ke Malaysia. Kalaupun ada warga Kaltara yang ingin menjadi PMI, pasti melalui prosedural," kata Asnawi.
Dia menyebutkan, Provinsi Kaltara sebagai perbatasan hanya dijadikan sebagai daerah perlintasan bagi PMI untuk menuju negara tujuan.
Hampir rata-rata PMI yang dideportasi ataupun di cegah sebelum memasuki wilayah Malaysia berasal dari Provinsi NTT, Sulawesi Selatan, Jawa serta beberapa daerah lainnya.
Untuk itu ia meminta kepada para calon PMI yang ingin mencari pekerjaan diluar negeri, diharapkan bisa melalui jalur-jalur resmi.
"Karena kalau sesuai mekanisme, pasti aman. Kita juga disini selalu berkoordinasi, untuk mengurangi PMI yang terus masuk ke Malaysia. Bahkan ketika ada yang dipulangkan, kami juga ikut membantu untuk memulangkan ke daerah asalnya," pungkasnya. (Ramlan)