RRI.CO.ID, Jakarta - Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan kuota 2.000 rumah subsidi di tahun ini.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., mengusulkan peningkatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat dalam pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Selasa (24/2).

Ia menyampaikan kebutuhan nyata di lapangan mulai dari penataan kawasan kumuh hingga tambahan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada pertemuan tersebut, Menteri PKP RI Maruarar Sirait memaparkan berbagai program yang sedang dijalankan seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), pembiayaan rumah bersubsidi, hingga pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Program-program tersebut menjadi bagian dari target nasional 3 juta rumah per tahun yang diperuntukkan bagi MBR, petani, nelayan, buruh dan guru.

Maruarar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyiapkan data akurat agar program dapat tepat sasaran. “Saya harap data yang diberikan benar dan lengkap supaya masyarakat Kaltara bisa merasakan langsung manfaat program ini. Di sini juga hadir mitra seperti BP Tapera dan FLPP yang siap mendukung,” tegasnya.

Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltara melalui penyediaan perumahan. “Kami sudah menganggarkan penyediaan perumahan melalui APBD Kaltara. Namun dengan dukungan kementerian, kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi lebih maksimal,” katanya.

Tambahan kuota ini diharapkan menjadi langkah nyata menghadirkan rumah layak dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kaltara. (Crz/sti)