‎RRI.CO.ID, Surabaya – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Golongan Karya, Erik Hermawan, menegaskan industri telekomunikasi menjadi penopang utama sistem keuangan digital sekaligus kunci percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri keuangan perlu memberikan insentif dan dukungan konkret kepada industri telekomunikasi agar pembangunan infrastruktur jaringan dapat berlangsung cepat dan merata di seluruh Indonesia.

‎

‎Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Golongan Karya, Erik Hermawan, menegaskan industri telekomunikasi menjadi penopang utama sistem keuangan digital sekaligus kunci percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

‎

‎Menurut Erik, industri keuangan modern tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan jaringan yang kuat, stabil, aman, dan real-time. Seluruh layanan finansial digital—mulai dari mobile banking, QRIS, EDC, payment gateway hingga fintech—bertumpu pada konektivitas yang selalu aktif (always-on).

‎

‎“Telekomunikasi hari ini bukan lagi sekadar sektor pendukung, tetapi fondasi utama industri keuangan modern. Tanpa jaringan yang andal, transaksi bisa terhenti dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dapat menurun,” ujar Erik dalam keterangan tertulisnya, Senin 23 Februari 2026.

‎

‎Ia menilai, gangguan konektivitas bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung pada potensi kehilangan transaksi dan perlambatan aktivitas ekonomi. Sistem pembayaran digital, kata dia, membutuhkan kecepatan dan akurasi tinggi mulai dari proses otorisasi, verifikasi data, hingga pencatatan transaksi secara langsung.

‎

‎Lebih jauh, Erik mengaitkan penguatan telekomunikasi dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan tambahan investasi, tetapi harus mempercepat “denyut” ekonomi nasional melalui peningkatan velocity of money atau perputaran uang di masyarakat.

‎

‎“Untuk mencapai pertumbuhan 8 persen, kita harus mempercepat perputaran uang. Digitalisasi sistem pembayaran dan pembiayaan menjadi instrumen penting karena mampu mempercepat arus transaksi dan menekan friksi ekonomi,” katanya.

‎

‎Ia menjelaskan, digital payment seperti QRIS dan berbagai platform fintech telah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM serta mendorong transaksi yang lebih cepat dan efisien. Namun, akselerasi tersebut hanya akan efektif jika didukung konektivitas digital yang merata hingga ke pelosok daerah.

‎

‎“Kalau jaringannya tidak merata, maka inklusi keuangan juga terhambat. Konektivitas bukan lagi sekadar infrastruktur, tetapi fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

‎

‎Selain pemerataan jaringan, Erik juga menekankan pentingnya interoperabilitas sistem pembayaran serta tata kelola yang mampu menjaga keamanan data dan kepercayaan publik. Menurutnya, percepatan digital harus berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan mitigasi risiko kejahatan siber.

‎

‎“Ekosistem ekonomi digital yang sehat dibangun di atas konektivitas yang kuat, sistem yang saling terhubung, serta regulasi yang menjamin keamanan dan kepercayaan. Tanpa itu, sulit bagi kita untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” katanya.

‎