RRI.CO.ID,Sumenep - Pemerintah Indonesia resmi melarang praktik naik gajah di seluruh fasilitas wisata dan konservasi sebagai bagian dari upaya memperkuat standar kesejahteraan satwa. Keputusan tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor 6 Tahun 2025 yang diberlakukan secara nasional mulai tahun ini.

Larangan mencakup semua aktivitas gajah tunggang di kebun binatang, taman satwa, dan pusat konservasi. Aturan ini mendorong semua pengelola untuk menyudahi berbagai atraksi dan beralih ke pengalaman yang lebih edukatif dan etis. Seperti pengamatan perilaku gajah, pemberian pakan, dan program konservasi.

Salah satu alasan utama kebijakan ini adalah kekhawatiran terhadap kesejahteraan gajah. Praktik menunggang sering kali memaksa hewan mengalami latihan yang keras, pembatasan mobilitas, dan stres fisik serta psikologis karena beban dan interaksi yang tidak alami bagi mereka.

Pelarangan ini telah diikuti oleh beberapa tempat seperti di Bali Zoo, yang sejak 1 Januari 2026 menghentikan semua wahana tunggang gajah. Pengelola kini fokus memberikan waktu bagi gajah untuk berinteraksi secara sosial, bergerak bebas, dan menunjukkan perilaku alami mereka.

Namun, kebijakan ini juga memunculkan tantangan baru. Beberapa operator konservasi menyatakan bahwa penghentian aktivitas tunggang dapat mengubah rutinitas harian gajah dan memengaruhi cara pengelolaan jika tidak diimbangi dengan kegiatan lain yang mendukung stimulasi dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, larangan ini berdampak pada aspek ekonomi fasilitas wisata yang sebelumnya bergantung pada pendapatan dari atraksi tersebut. Pengelola kini perlu mencari model bisnis alternatif untuk menjaga keberlanjutan operasional tanpa mengeksploitasi satwa.

Dengan kebijakan ini, Indonesia bergerak menuju bentuk pariwisata satwa yang lebih bertanggung jawab, di mana pengalaman pengunjung lebih terfokus pada observasi, pendidikan, dan dukungan terhadap pelestarian gajah, bukan sekadar hiburan berbasis kontak fisik