RRI..CO.ID, Semarang - Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja(kunker) reses ke Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat, 20 Februari 2026. Kunker untuk menyerap aspirasi di daerah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di sektor pariwisata, perindustrian, UMKM, dan ekonomi kreatif serta media publik di Jawa Tengah.

Rombongan Komisi VII hadir antara lain Evita Nursanti, Chusnunia, Yoyok Riyo, Andhika Satya, serta Samuel Wattimena. Hadir pula Gubernur Jawa Tengah, Kementerian terkait serta LPP RRI, LPP TVRI serta LKBN Antara.

Bahas UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam pertemuan tersebut sejumlah isu strategis mengemuka, mulai dari dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar lebih berdaya saing, pariwisata serta ekonomi kreatif juga peran media publik

Ketua Tim Kunker Reses Komisi VII Rahayu Saraswati menyampaikan kunjungan reses melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan dan program benar-benar berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Juga melihat kondisi Jawa Tengah karena dinilai memiliki posisi strategis.

"Kunker melaksanakan fungsi pengawasan DPR. Komisi VII menilai Jawa Tengah punya posiisi strategis sebagai pusat perekonomian dan industri baru serta sebagai konektivitas antar wilayah strategis," kata Rahayu Saraswati

Jawa Tengah Punya Posisi Strategis

Gubernur Jawa Tengah menyambut baik kunker reses Komisi VII sekaligus pijakan capaian yang diraih Provinsi Jawa Tengah. "Banyak capaian antara investasi Jateng mengalami perkembangan pesat yang bertumpu pada PMA mencapai lebih dari 88 trilyun rupiah termasuk capaian pariwisata dan UMKM, " kata Ahmad Luthfi.

Anggota Komisi VII Samuel Wattimena menegaskan pentingnya sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Jawa Tengah memiliki potensi besar di sektor industri kreatif serta UMKM, " katanya

Anggota Komisi VII Andika Satya membahas industri dan UMKM di Jawa Tengah terutama masalah regulasi dan investasi masih mengalami sejumlah kendala. "Masih tumpang tindih sehingga perlu diperbaiki serta memastikan dana KUR yang mencapai 320 T dipastikan terserap dengan baik dan benar.