RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah pusat kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 pada Senin 9 Maret 2026. Kegiatan ini diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia secara daring. Rakor tersebut membahas perkembangan inflasi nasional sekaligus kondisi pertumbuhan ekonomi serta realisasi pendapatan dan belanja daerah yang menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian mengatakan pembahasan dalam rakor tidak hanya berfokus pada perkembangan inflasi semata. Pemerintah juga memantau berbagai indikator ekonomi lainnya, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah dan realisasi anggaran pemerintah daerah yang berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi di wilayah masing-masing.

Menurut Tito, koordinasi secara rutin dengan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di setiap wilayah. Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dapat melihat daerah mana yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi maupun rendah, termasuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja daerah yang berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi.

“Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal selain tentang situasi inflasi, juga mengenai pertumbuhan ekonomi dan realisasi pendapatan serta belanja daerah,” kata Tito Karnavian dalam rakor tersebut.

Tito menjelaskan inflasi nasional secara year on year saat ini tercatat sebesar 4,76 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan bulan Januari yang berada di angka 3,55 persen, sehingga menunjukkan adanya tren kenaikan inflasi dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah pusat sendiri menargetkan inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 persen dengan toleransi plus minus satu persen. Dengan demikian, rentang inflasi yang dianggap ideal berada di antara 1,5 hingga 3,5 persen agar stabilitas harga barang dan jasa tetap terjaga di tengah aktivitas ekonomi masyarakat.

Tito menilai inflasi yang berada di atas target masih tergolong inflasi ringan secara teori. Namun demikian, dampaknya mulai dirasakan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi. Langkah tersebut penting agar stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.