RRI.CO.ID,Balaikpapan - Dalam upaya memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Wakapolda Kalimantan Timur, Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, membuka secara resmi Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasda Polda Kaltim Tahap I Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berfokus pada aspek perencanaan dan pengorganisasian ini diselenggarakan di Rupatama Polda Kaltim, Kamis, 12 Februari 2026.

Acara tersebut dihadiri oleh Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Aloysius Suprijadi, jajaran Pejabat Utama (PJU), serta para Kapolres. Pelaksanaan juga dilakukan secara hibrida melalui sambungan konferensi video guna menjangkau seluruh satuan kewilayahan di Kalimantan Timur.

Dalam amanatnya, Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo menekankan bahwa audit kinerja bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan pilar manajemen yang krusial. Audit ini berfungsi sebagai instrumen quality assurance (penjamin kualitas) untuk memastikan setiap unit kerja berjalan sesuai koridor regulasi.

"Audit kinerja adalah sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Tujuannya adalah memberikan keyakinan memadai bagi pimpinan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja (satker) telah berjalan optimal serta memberikan ruang konsultasi atas kendala di lapangan," ujar Wakapolda.

Aspek perencanaan dan pengorganisasian menjadi fokus utama dalam tahap ini. Wakapolda menegaskan bahwa struktur organisasi yang solid dan perencanaan yang matang merupakan kunci dalam meminimalisasi risiko kegagalan tugas. Dengan perencanaan yang presisi, potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.

Terkait pengelolaan keuangan negara, Wakapolda menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Kepala Satuan Kewilayahan (Kasatwil) untuk melakukan sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 secara transparan kepada seluruh anggota.

"Pelaksanaan anggaran harus tepat sasaran dan tertib administrasi. Transparansi DIPA sangat penting agar setiap personel memahami alokasi dukungan anggaran dalam menjalankan tugasnya, sehingga meminimalisasi peluang terjadinya penyalahgunaan," katanya.

Menutup arahannya, Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo meluruskan stigma mengenai audit. Ia menyatakan bahwa audit kinerja tidak bertujuan untuk mencari kesalahan semata (finding fault), melainkan untuk mencari solusi (finding solution). Hal ini selaras dengan kebijakan Kapolri untuk terus meningkatkan kinerja Polri yang presisi dan akuntabel di mata masyarakat.