Ketua Komisi D Tekankan Air Perpipaan Harus Berpihak ke 'Wong Cilik'
- 12 Mar 2026 05:24 WIB
- Pusat Pemberitaan
RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan jaringan air perpipaan di Ibu Kota. Hal ini untuk memastikan agar layanan air bersih berpihak pada seluruh warga Jakarta, khususnya bagi 'wong cilik'
Politisi PDIP yang akrab disapa Mbak Yuke itu mengatakan, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan anggaran pembangunan jaringan air benar-benar digunakan secara tepat sasaran. Serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Yuke dalam diskusi Balkoters Talk bertajuk Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Poin 6 Menuju Jakarta Kota Global di Balai Kota DKI, Rabu 11 Maret 2026. “DPRD sangat berkomitmen untuk memastikan alokasi anggaran itu betul-betul untuk realisasi belanja yang tepat sasaran dan untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta,” ujarnya.
Dalan paparanya, Yuke menjelaskan bahwa DPRD juga terus melakukan pengawasan terhadap berbagai program pembangunan jaringan air perpipaan. Tujuannya, agar cakupan layanan air bersih di Jakarta semakin luas.
Terutama, kata dia, untuk menjangkau wilayah yang selama ini belum tersentuh layanan air perpipaan. “Jadi apa yang diberikan oleh DPRD, ya itu memastikan semua program-program khususnya terkait pipanisasi yang sudah dianggarkan ini cakupannya sampai ke seluruh yang tidak terjangkau selama ini,” katanya.
Legislator asal Dapil Jaksel 8 itu menegaskan, pembangunan layanan air bersih harus berpihak kepada masyarakat kecil. Mengingat, mereka selama ini masih mengalami kesulitan mendapatkan akses air layak.
“Kami harus memastikan bahwa ini berpihak kepada masyarakat kecil, yang selama ini mungkin terabaikan. Tidak hanya untuk yang industri-industri atau untuk yang besar-besar saja,” ucapnya.
Yuke yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PDIP menilai akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat. Sehingga, hal tersebut harus betul-betul menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Insyaallah untuk supporting kami untuk hak dasar pelayanan khususnya hak mendapatkan layanan air bersih itu yang paling utama yang harus kami prioritaskan,” katanya. Meski pembangunan infrastruktur air di Jakarta telah berlangsung lama, Yuke mengakui persoalan layanan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Menurutnya, masih banyak jaringan pipa lama yang menjadi tantangan dalam upaya pemerataan layanan air bersih bagi warga Ibu Kota. “Karena selama ini ratusan, bahkan pipa saja ada yang ratusan tahun, itu nggak pernah selesai, nggak pernah beres,” ujarnya.