DPRD Riau Akan Tinjau Dugaan Dampak Tambang Galian C di Kampar

  • 13 Mar 2026 17:18 WIB
  •  Pekanbaru

RRI.CO.ID, Pekanbaru - DPRD Provinsi Riau melalui Komisi III berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi aktivitas pertambangan yang menuai keluhan dari masyarakat. Kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung dampak operasional tambang yang diduga menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial di wilayah sekitar.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyampaikan rencana peninjauan tersebut akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat internal komisi yang dijadwalkan pada awal pekan depan. Melalui rapat tersebut, para anggota dewan akan menentukan waktu serta lokasi yang akan didatangi guna melihat kondisi sebenarnya di lapangan.

Menurut Edi Basri, langkah verifikasi langsung penting dilakukan agar DPRD dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait proses perizinan serta aktivitas operasional perusahaan tambang. DPRD ingin memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan.

Ia menjelaskan, salah satu kegiatan yang menjadi perhatian adalah aktivitas pertambangan galian C yang dilakukan oleh PT Dadi Madju di Desa Tambang, Kabupaten Kampar. Operasi perusahaan tersebut mendapat penolakan dari warga setempat karena dinilai berdampak terhadap lingkungan sekitar serta memengaruhi mata pencaharian masyarakat.

"Salah satu aktivitas yang menjadi sorotan adalah kegiatan galian C milik PT Dadi Madju di Desa Tambang, Kabupaten Kampar. Operasi perusahaan tersebut menuai protes dari masyarakat setempat karena diduga menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sumber penghidupan warga," ujar Edi pada Rabu 11 Maret 2026.

Menurut Alimudin, warga mulai merasakan perubahan pada kondisi lingkungan desa. Ia menyebut beberapa sumur warga mengalami penurunan debit air, sementara usaha keramba yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat juga tidak lagi memberikan hasil seperti sebelumnya.

“Masyarakat sudah dirugikan. Selain air sumur yang mulai kering, keramba milik warga juga tidak lagi produktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, aktivitas pengerukan yang dilakukan perusahaan diduga berpengaruh terhadap sumber air di sekitar desa yang selama ini digunakan warga untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha perikanan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat meminta perhatian serius dari pemerintah dan DPRD.

Rekomendasi Berita