RRI.CO.ID, Pekanbaru -Isu tata kelola perdagangan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menjadi sorotan saat masa reses anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan. Sorotan tersebut disampaikan oleh Andi Darma Taufik dalam kegiatan resesnya.

Sebagai daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung kelapa terbesar di Indonesia, kondisi tersebut dinilai ironis. Hasil panen yang melimpah belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani. Nilai jual di tingkat kebun justru sering kali anjlok dan sulit diprediksi.

Andi menyampaikan bahwa keluhan tersebut muncul hampir di setiap titik pertemuan reses. Ia menilai, secara logika ekonomi, harga kelapa seharusnya memiliki ruang untuk naik seiring perubahan nilai tukar dan permintaan pasar global. Namun realitas yang dihadapi petani justru bertolak belakang.

“Kalau melihat indikator ekonomi makro, mestinya ada peluang kenaikan harga. Tetapi yang terjadi di lapangan, petani malah menerima harga yang semakin rendah,” ungkapnya pada Senin, 23 Februari 2026.

Menurut Andi, persoalan utama terletak pada mekanisme perdagangan yang belum sehat. Jalur distribusi yang panjang dan ketergantungan petani pada pedagang perantara membuat posisi tawar mereka sangat lemah. Situasi ini, kata dia, menjadi beban tambahan di tengah meningkatnya biaya produksi.

Dalam catatan hasil reses, Andi mendorong agar Kementerian Perdagangan turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata niaga kelapa di Inhil. Ia mengingatkan bahwa ketidakjelasan harga bukan hanya merugikan petani saat ini, tetapi juga mengancam keberlanjutan sektor perkebunan kelapa ke depan.

“Jika kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin petani memilih meninggalkan kelapa dan beralih ke komoditas lain. Ini ancaman serius bagi identitas Inhil sebagai daerah penghasil kelapa,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengawal dinamika pasar. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus ditopang oleh data dan analisis yang kuat.

“Pemerintah daerah perlu memiliki pemantauan harga yang terukur dan rutin. Tanpa data yang jelas, kebijakan yang diambil berisiko meleset dari kebutuhan petani,” tambah Andi.

Andi menilai, diperlukan kebijakan yang lebih terpadu dari pemerintah pusat agar daerah penghasil kelapa tidak terus berada pada posisi lemah dalam rantai perdagangan nasional. Ia menegaskan bahwa pembenahan tata niaga harus menyentuh akar persoalan, bukan sekadar mengatur harga sesaat.