RRI.CO.ID, Palangka Raya - Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah memaksa pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipasi ekstra. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) kini memperketat pengawasan terhadap dinamika penerbangan dan keselamatan jemaah umrah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, menegaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah perlindungan total bagi warga negara. "Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib,” katanya, dilansir dari laman resmi, Selasa 3 Maret 2026.

Proses pemulangan jemaah umrah hingga kini masih terus bergulir. Ichsan mencatat, dalam rentang waktu 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah mendarat kembali di Tanah Air dengan selamat di tengah pengetatan pengawasan keamanan penerbangan.

Gelombang kepulangan tersebut terbagi dalam dua tahap utama. Sebanyak 4.200 jemaah tiba melalui 12 jadwal penerbangan pada Sabtu, 28 Februari 2026, yang kemudian disusul oleh kepulangan 2.047 jemaah lainnya menggunakan 5 penerbangan pada Minggu, 1 Maret 2026.

Sebagai langkah preventif, Kemenhaj juga mengimbau jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan hingga kondisi di Timur Tengah kembali kondusif. Langkah ini bagian dari keselamatan penerbangan sipil.

Ichsan menjelaskan ada sebanyak 43.363 calon jemaah dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) rencanaya dijadwalkan berangkat sebelum 18 April mendatang. Kemenhaj memberikan himbauan keras kepada pihak travel untuk tidak lepas tangan dalam situasi saat ini.

Pemerintah meminta agar komunikasi antara PPIU dan jemaah terus dijalin dengan baik. “Kami mengajak jemaah dan PPIU untuk saling memahami. Yang utama adalah memastikan seluruh jemaah tetap aman, terlayani, dan mendapatkan kepastian,” ucapnya.

Menyikapi potensi hambatan hukum atau kondisi darurat di Arab Saudi maupun negara transit, pemerintah menjamin kehadiran negara. Jemaah yang mengalami kendala diminta segera menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) setempat.

“Kami bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memastikan setiap persoalan jemaah ditangani cepat dan tepat. Kami meminta seluruh jemaah tetap tenang dan mengikuti arahan resmi,” kata Ichsan mengakhiri.