RRI.CO.ID, Padang - Dalam program Halo RRI, Rabu, 18 Februari 2026 terdapat laporan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial. Salah seorang pendengar, Nella di Parak Karakah,mempertanyakan dugaan penerima bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran.

Nella menyebut masih ada warga yang memiliki mobil, rumah layak, bahkan toko, namun tetap menerima bantuan PKH. Sementara itu, warga lain yang dinilai lebih layak justru tidak terdaftar sebagai penerima.

"Penerima bantuan sosial ini banyak yang salah sasaran, padahal sudah punya rumah, kendaraan, bahkan punya toko. Sedangkan yang lain tidak dapat padahal dia ngontrak rumahnya, kerjanya nyuci di rumah orang kadang tidak dapat" ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Syaifullah, mengatakan pemerintah telah menerapkan kebijakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kebijakan ini bertujuan meminimalisir kesalahan sasaran yang sebelumnya diperkirakan mencapai hingga 40 persen.

Menurutnya, sistem tersebut juga terintegrasi dengan data kelulusan ASN, TNI-Polri, maupun PPPK, sehingga status penerima bisa berubah otomatis. Jika terjadi peningkatan kesejahteraan, maka penerima dapat bergeser ke desil lebih tinggi dan tidak lagi memperoleh bantuan.

Meski demikian, Syafullah mengakui masih ditemukan kasus yang diduga tidak tepat sasaran di sejumlah daerah.

"Memang kita masih mendengar kasus tidak tepat sasaran seperti yang dikatakan, tapi kita tetap optimis dengna sistem pendataan sekarang. Mudah-mudahan secara bertahap akan tepat sasaran, dan masyarakat bisa langsung lapor melalui cek bansos," ujar Syaifullah, Rabu 18 Februari 2026.

Ia mengimbau masyarakat yang merasa layak namun belum menerima bantuan untuk melapor melalui aplikasi Cek Bansos atau ke Dinas Sosial kabupaten dan kota setempat. Selait itu juga mendorong graduasi bagi keluarga yang dinilai sudah mandiri dan keluar dari garis kemiskinan.