RRI.CO.ID, Nunukan: Pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut baik atas terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebagai upaya pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kehadiran kementerian ini dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan, serta perlindungan bagi Calon Jamaah Haji (CJH), mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, menilai pembentukan kementerian tersebut merupakan bagian dari penataan kelembagaan agar penyelenggaraan haji dapat berjalan lebih fokus, profesional dan terintegrasi. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada calon jamaah.

"Pemerintah pusat telah melakukan penataan kelembagaan guna meningkatkan kualitas layanan kepada calon jamaah", ujar Muhammad Amin, Senin (9/2/2026).

​Baca Juga: Sebanyak 223 Calon Jamaah Haji Nunukan Dipastikan Berangkat

Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi

Selain itu, Pemerintah Daerah juga menegaskan komitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ibadah haji dengan memperkuat sinergi bersama Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Agama serta pemangku kepentingan terkait di daerah. Sinergi ini dinilai menjadi kunci untuk memastikan calon jamaah asal Kabupaten Nunukan memperoleh pelayanan optimal, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke kampung halaman.

"Sinergi ini menjadi kunci dalam memastikan jamaah haji asal Kabupaten Nunukan memperoleh pelayanan yang optimal sejak dari tanah air hingga kembali ke kampung halaman", jelasnya. 

Muhammad Amin menambahkan, penyelenggaraan ibadah haji secara nasional kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umrah. Ia berharap penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dapat berjalan lebih terkoordinasi, aman dan nyaman bagi seluruh calon jamaah di Indonesia, termasuk Kabupaten Nunukan.