RRI.CO.ID, Nias Selatan - Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Dr. Ahmad Fadly, S.Sos, M.SP menyampaikan tahun 2027 merupakan tahun penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar namun pembangunan yang akan dilaksanakan juga diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, kesempatan kerja dan ketahanan wilayah.

Hal tersebut ia sampaikan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 Kabupaten Nias Selatan yang berlangsung di aula Bapperida Nias Selatan, Jumat 13 Maret 2026. Ia mengemukakan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara berprinsip pada keberpihakan terhadap masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Selain itu, hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk di pedesaan, wilayah pesisir dan daerah rawan bencana. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2027 akan difokuskan pada empat hal.

"Pertama, meningkatkan kualitas SDM agar sehat terampil dan produktif dan kedua, meningkatkan konektivitas dan daya saing daerah," ujarnya. "Sementara yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dan keempat, meningkatkan pembangunan yang adil."

Ia menjelaskan, sejalan dengan hal tersebut, fokus kebijakan pembangunan akan diterapkan melalui intervensi pelayanan di enam sektor. Sektor tersebut adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur kewilayahan, bidang pertanian, intervensi kawasan dan pemulihan pasca bencana.

"Melalui intervensi ini, masyarakat diharapkan dapat merasakan dampak positifnya secara langsung," ungkapnya. "Pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, petani dan pengusaha lokal memperoleh pendapatan yang meningkat, antar wilayah terhubung dan produktif serta pembangunan yang merata dan berkelanjutan."

Keberhasilan pembangunan di tahun 2027 ini, tambah Ahmad Fadly, dirancang dengan beberapa strategi. Diantaranya memfokuskan perencanaan dan penganggaran pada program strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendorong inovasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjawab keterbatasan fiskal, isu nasional dan global.