RRI.CO.ID, Nias Selatan - Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU., melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Nias Selatan, Rabu 11 Maret 2026. Kunker perdana di Kabupaten Nias Selatan ini diawali dengan kegiatan Buka Puasa bersama Forkopimda Nias Selatan di Baga Hotel Resort, Desa Lagundri.

Dalam sambutannya, Wamen Ketenagakerjaan menyinggung soal angka pengangguran terbuka di Nias Selatan yang mencapai 2,9 persen atau sekitar 20.000 dari total penduduknya. Menurutnya angka ini cukup besar sehingga diharapkan kedepan ada solusi terbaik untuk bisa menekan jumlah tersebut.

"Tadi saya tanya apa disini ada industri, Pak Bupati dan Wabup mengemukakan disini tidak ada industri sama sekali," ujarnya. "Masyarakat disini dikenal dengan masyarakat pertanian, perkebunan dan sebagian besar perdagangan."

Dengan capaian yang sudah dilakukan Pemkab Nias Selatan, lanjut Afriansyah, Pemerintah Daerah harus melihat potensi mana yang bisa dikelola di wilayah tersebut. Sumber Daya Alam dan Pariwisata dinilai menjadi potensi besar untuk dikembangkan.

"Saya dengar juga transportasi untuk menuju ke Pulau ini tidak susah lagi," kata Wamen Afriansyah. "Jadwal penerbangan dari Medan bisa lima kali sehari, sudah masuk penerbangan dari Riau dua kali seminggu dan dari Padang juga dua kali seminggu, ini sudah luar biasa."

Dengan tersedianya transportasi udara tersebut, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemkab Nias Selatan diharapkan tidak hanya pembangunan jalan dan lainnya. Namun juga pembangunan infrastruktur untuk mendukung Pariwisata.

Kementerian Ketenagakerjaan, tambahnya, memiliki pelatihan di bidang pariwisata. Diantaranya perhotelan, manajemen hotel dan homestay.

"Penduduk itu membuat rumahnya menjadi homestay untuk disewakan," ungkapnya. "Ini pengembangan untuk industri perekonomian, pariwisata yang ada di Nias khususnya Nias Selatan."

Lebih lanjut ia mendorong Pemkab Nias Selatan untuk memanfaatkan surfing dalam meningkatkan potensi pariwisata. Begitu juga dengan kerjasama semua pihak termasuk lembaga legislatif dalam mendukung kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata.