Surat Edaran untuk Pejabat Negara, agar 'Open House' Lebaran Tidak Berlebihan
- 17 Mar 2026 22:35 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- 1. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengeluarkan Surat Edaran untuk menteri dan pejabat agar tidak gelar open house berlebihan-lebihan
- 2. Presiden Prabowo Subianto tidak melarang kegiatan open house
- 3. Sejumlah warga terdampak bencana di Sumatra, ada yang masih tinggal di pengusian
- 4. Open house tradisi di masyarakat Indonesia saat Idulfitri
RRI.CO.ID, Jakarta- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan telah mengeluarkan surat edaran (SE) untuk menteri dan pejabat negara. Surat tersebut berisi imbauan agar tidak menggelar open house atau halal bihalal lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah secara berlebihan.
“Kemarin kami sudah menyampaikan surat edaran untuk kementerian/lembaga. Kami imbau untuk untuk tidak berlebihan didalam menyelenggarakan open house maupun halal bihalal,”kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.
Open house merupakan salah satu tradisi yang dilakukan pejabat pada hari raya Idulfitri. Masyarakat diundang untuk menikmati makanan yang telah disajikan.
Menteri Prasetyo mengatakan sejumlah masyarakat Indonesia masih berduka akibat bencana alam termasuk di Sumatra. Oleh sebab itu, kepekaan terhadap masyarakat lain sangat penting diantaranya tidak bermewah-mewahan dalam acara seremoni open house.
“Bagaimanapun masih banyak saudara-saudara kita yang pada kondisi yang belum baik gitu. Jadi kami mengimbau untuk tidak terlalu berlebihan manakala menyelenggarakan kegiatan open house atau halal bihalal,”ujarnya menerangkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat untuk tidak menggelar kegiatan open house Idulfitri secara mewah. Presiden mengingatkan pejabat harus memberikan contoh kepada rakyat apalagi masih ada masyarakat yang masih berduka akibat bencana.
"Kita harus memberikan contoh seperti open house jangan terlalu mewah-mewahan, sudahlah kita masih dalam suasana bencana. Kita harus beri contoh ke rakyat," kata Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, pada Jumat, 13 Maret 2026.
Presiden Prabowo menegaskan imbauan tersebut bukan berarti melarang open house. Ekonomi harus tetap berjalan karena banyak UMKM yang terlibat dalam bisnis open house seperti catering dan warung.
"Tapi kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara kita, karena kalau tidak ekonomi kita juga gak jalan nanti. Jadi warung, catering ekonomi harus tetap berjalan," katanya.