RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Fraksi Golkar DPR RI, M. Sarmuji merespons, rencana pemotongan gaji pejabat negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Wacana tersebut, dalam rangka memitigasi konflik Timur Tengah (Timteng) berpotensis menyebabkan krisis energi dan ekonomi.

Sekjen DPP Golkar ini mendorong, pemerintah bergerak cepat dalam memetakan langkah-langkah strategis lainnya selain pemotongan gaji pejabat negara. Karena, pentingnya persiapan yang matang melalui berbagai skenario kebijakan.

"Pemerintah harus sudah melakukan simulasi. Tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan," kata anggota Komisi VI DPR RI ini dalam keterangannya, di Jakarta, dikutip Selasa, 17 Maret 2026.

Sarmuji menilai, wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan sekadar persoalan angka. Melainkan, pesan moral bahwa pejabat publik siap merasakan beban yang sama dengan rakyat.

"Ini adalah sebuah ikhtiar simbolik. Bawa kita peka terhadap keadaan dan siap menyesuaikan diri," ucap Sarmuji.

Ke depannya, Sarmuji menggaransi, para kader Golkar, terutama yang duduk di kursi jabatan publik, menyatakan kesiapannnya. Yakni, jika harus dilakukan pemotongan gaji untuk membantu kondisi keuangan negara.

"langkah ini merupakan bentuk empati dan kepekaan partai terhadap situasi ekonomi yang tengah dihadapi bangsa. Jika negara membutuhkan kami siap dipotong gaji," ujar Sarmuji.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyoroti, langkah pemerintah Pakistan dalam menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global. Termasuk, akibat konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat di kawasan Timteng.

Presiden Prabowo mengungkapkan, Pakistan menerapkan berbagai kebijakan penghematan, mulai dari pemotongan gaji menteri hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Ia menilai, kebijakan tersebut dapat menjadi contoh yang patut dikaji Indonesia, terutama ketika harga minyak dunia naik.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Pemerintah membahas langkah mitigasi untuk menghadapi dampak konflik di Timteng yang mendorong kenaikan harga energi global.

Prabowo juga menyoroti kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintah Pakistan, termasuk pemotongan gaji pejabat tinggi negara. “Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.