RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad buka suara, terkait wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara. Wacana tersebut, saat ini tengah dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan anggaran di tengah dampak konflik Timur Tengah (Timteng).

Menurut politikus PKB ini, wacana pemotongan gaji pejabat negara patut dipandang sebagai sinyal moral. Dalam situasi global yang tidak menentu, para pemimpin harus menunjukkan empati dan solidaritas kepada rakyat.

"Pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR memang memiliki nilai simbolik yang kuat. Namun secara fiskal, kontribusinya terhadap anggaran negara relatif kecil," kata Ali dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.

Oleh karena itu, menurutnya, langkah ini perlu diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral. Jadi, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi.

"Konflik geopolitik di Timteng berpotensi memengaruhi harga energi global, rantai pasok internasional. Serta, stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia," ucap Ali.

Kemudian, ia menilai, wacana penghematan perlu diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional. Yakni, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” ujar Ali.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyoroti, langkah pemerintah Pakistan dalam menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global. Termasuk, akibat konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat di kawasan Timteng.

Presiden Prabowo mengungkapkan, Pakistan menerapkan berbagai kebijakan penghematan, mulai dari pemotongan gaji menteri hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Ia menilai, kebijakan tersebut dapat menjadi contoh yang patut dikaji Indonesia, terutama ketika harga minyak dunia naik.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Pemerintah membahas langkah mitigasi untuk menghadapi dampak konflik di Timteng yang mendorong kenaikan harga energi global.

Prabowo juga menyoroti kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintah Pakistan, termasuk pemotongan gaji pejabat tinggi negara. “Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.