RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memastikan akan mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Tindakan kekerasan tersebut dinilai tidak boleh terjadi dalam negara demokrasi.

Staf Khusus Wakil Presiden Achmad Adhitya menyatakan pemerintah mengecam keras peristiwa tersebut. Ia menegaskan negara menjamin kebebasan penyampaian pendapat bagi seluruh warga.

“Saya mengutuk penyiraman air keras kepada Andrie Yunus,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu 15 Maret 2026. Ia menyebut negara menjamin kebebasan berpendapat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pemerintah akan memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas. Negara juga diminta memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Adhitya mengatakan korban berhak mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialaminya. Negara memiliki tanggung jawab menjaga ruang demokrasi bagi seluruh pihak.

“Negara akan selalu bertanggung jawab memberikan rasa adil dan ruang demokrasi,” katanya. Pemerintah juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap tindakan kekerasan.

Sebelumnya Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal. Serangan tersebut menyebabkan luka pada tangan, kaki, dan gangguan penglihatan.

Peristiwa terjadi setelah Andrie melakukan rekaman siniar di Kantor YLBHI Jakarta. Rekaman tersebut membahas militerisme dan uji materi Undang-Undang TNI.

Berdasarkan informasi awal, kejadian berlangsung Kamis malam sekitar pukul 23.37 WIB. Korban saat itu mengendarai sepeda motor di Jalan Salemba I, Jakarta Pusat.

Dua orang pelaku menggunakan sepeda motor mendekati korban. Mereka kemudian menyiramkan cairan diduga air keras sebelum melarikan diri.

Akibat serangan tersebut korban mengalami luka bakar sekitar 24 persen tubuh. Korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis darurat.

Penanganan medis terutama difokuskan pada bagian mata yang terkena cairan. Kondisi korban masih dalam perawatan tim medis.