RRI.CO.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh kekayaan alam Indonesia pada dasarnya merupakan milik bangsa dan negara, bukan milik pengusaha. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden menanggapi laporan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) komoditas batu bara.

Presiden mengingatkan kepemilikan sumber daya alam tetap berada di tangan negara, meskipun pengusaha diberi ruang untuk mengelola melalui skema perizinan atau konsesi. “Tadi benar itu peringatan dari Menteri ESDM, semua itu milik bangsa Indonesia, bukan milik pengusaha,” ujar Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.

Karena itu, pemerintah memastikan pemanfaatan kekayaan alam seperti batu bara harus terlebih dahulu mengutamakan kepentingan nasional. “Semua produksi batu bara diutamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita,” ucapnya.

"Itu juga tentang semua (kekayaan alam), termasuk kelapa sawit. Jadi kita harus penuhi kebutuhan bangsa kita dulu, baru kita izinin ekspor."

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah mewajibkan perusahaan batu bara untuk memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebelum memperoleh izin ekspor. “Sekarang perusahaan-perusahaan batubara yang sudah memberikan RKAB, kita mewajibkan untuk DMO," ucap Bahlil.

"Kalau tidak, Pak, kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi, maka tidak kita keluarkan izin ekspor.”

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan Keputusan Menteri (Kepmen) yang mengatur prioritas pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. “Jadi orientasi kita adalah kebutuhan domestic," katanya.

"Bahkan kami telah menyiapkan Kepmen bahwa seluruh produk batu bara yang kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan negeri, sisanya baru kita ekspor." Pemerintah memastikan kebijakan ini dapat menjamin ketersediaan energi nasional tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.