RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, memastikan sidak yang dilakukannya ke kantor platform Meta, bukan sekedar simbolik. Hal itu ditegaskan Menkomdigi, saat menerima audiensi Direktur Kebijakan Publik Meta, untuk Kawasan Asia Tenggara, Rafael Frankel.

Pertemuan tersebut digelar di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, pada Kamis, 12 Maret 2026. Agenda pertemuan itu, untuk membahas terkait kepatuhan Meta terhadap regulasi digital yang berlaku di Indonesia.

"Saya memastikan sidak kemarin terhadap kantor Meta, bukan simbolik. Dan harus ada perbaikan," kata Meutya dalam keterangan resminya yang diterima RRI.CO.ID, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.

Dalam beroperasi di Indonesia, Meta ditekankan Meutya, harus mematuhi regulasi nasional, dan melindungi masyarakat khususnya anak-anak. Sehingga ia menegaskan agar platform raksasa global tersebut, harus merubah sistem operasionalnya.

"Pertemuan ini membahas langkah-langkah peningkatan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia. Termasuk penguatan sistem perlindungan pengguna, dan mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara platform dan pemerintah," ujarnya.

Meski demikian, Menkomdigi menyambut baik kesadaran Meta dalam menggelar pertemuan, sebagai langkah komitmen melakukan perbaikan. Upaya tersebut diungkapkannya, juga dinantikan bagi platform-platform digital lainnya.

Meutya menyatakan bahwa pemerintah melalui Kemkomdigi, akan siap membuka ruang dialog bagi platform digital yang beroperasi di Indonesia. Namun ditegaskannya, hal tersebut tetap harus menjunjung tinggi penghormatan dan kepatuhan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

"Pemerintah Indonesia terbuka untuk berdialog dengan semua platform digital. Namun prinsipnya jelas: setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menghormati dan mematuhi regulasi yang berlaku," imbuh Menkomdigi.