RRI.CO.ID, Jakarta – Peran alat pertahanan negara menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Tugas tersebut mencakup upaya menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi seluruh bangsa dari berbagai bentuk ancaman.

Pengaturan mengenai tugas pokok pertahanan negara telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Aturan tersebut memuat ketentuan mengenai tanggung jawab dalam mempertahankan NKRI dari ancaman dalam dan luar negeri.

“Kami punya tugas pokok, Mbak, sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2004, tugas pokoknya itu adalah, pertama, menegakkan kedaulatan negara. Kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman,” kata Kepala Bidang Peraturan Militer Dasar Pusat Jasmani dan Peraturan Militer TNI Letnan Kolonel Infantri Abdul Samad kepada RRI PRO3 dalam siaran TNI MENYAPA di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.

Ia menjelaskan pelaksanaan tugas TNI dilakukan melalui dua pola operasi yang menjadi dasar kegiatan militer. Dua pola tersebut yakni operasi militer untuk perang serta operasi militer selain perang yang sering dilaksanakan dalam berbagai kondisi.

Menurutnya, operasi militer selain perang sering terlihat ketika prajurit TNI membantu masyarakat saat terjadi bencana alam. Keberadaan TNI di lokasi banjir, longsor, maupun bencana lain merupakan bagian dari tugas kemanusiaan yang dijalankan prajurit.

“Kalau mungkin melihat, tiba-tiba ada bencana banjir, ada bencana longsor, tahu-tahu TNI kok ada di situ?. Nah, itu merupakan bagian dari tugas kami, Mbak, salah satunya tadi, ya namanya operasi militer selain perang,” ucapnya.

Samad juga menjelaskan struktur organisasi TNI saat ini terdiri dari tiga matra utama setelah pemisahan dari kepolisian. Ketiga matra tersebut yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta TNI Angkatan Udara yang memiliki peran masing-masing.