KBRN, Nabire: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Tengah, Kamis,(8/5/2025), di Ball Room Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire.
“Musrenbang ini merupakan tahapan strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sebagai penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJML) Provinsi Papua Tengah,” kata Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa saat menyampaikan kata kata sambutannya.
Menurutnya, Kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi forum penting dalam menyatukan persepsi, menyelaraskan prioritas pembangunan, dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Tahun 2026, kita mengusung tema pembangunan: "Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif." Tema ini merupakan wujud tekad kita untuk membangun Papua Tengah dari akar yang paling mendasar, yaitu manusia dan sistem pemerintahan yang melayani dengan hati nurani, jujur, transparan, serta profesional, Kita ingin melihat masyarakat Papua Tengah yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing, didukung oleh tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel,” lanjutnya.
Ditambahkan, Sejalan dengan tema tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan enam prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, yaitu:
1. Penguatan kualitas pendidikan dan keterampilan SDM.
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
3. Penguatan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan tata kelola keuangan daerah dan efisiensi anggaran.
5. Penguatan demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.
6. Peningkatan partisipasi perempuan, pemuda, dan masyarakat yang inklusif dalam pembangunan.
Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, menghadirkan pemateri dari, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, dan Kementerian Perencanaan, Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.