RRI.CO.ID, Meulaboh: Kebijakan operasi pasar yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga pangan menjelang Idulfitri dinilai belum cukup efektif menekan inflasi secara menyeluruh. Program tersebut dinilai masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah.

Dosen Ekonomi UTU, Lilis Marlina, menilai operasi pasar memang membantu menekan harga. Namun dampaknya seringkali hanya dirasakan di wilayah tertentu tempat kegiatan tersebut dilaksanakan.

“Operasi pasar bisa menekan harga, tetapi biasanya hanya di lokasi yang menjadi titik pelaksanaan. Sementara daerah lain belum tentu merasakan dampaknya,” katanya.

Ia menjelaskan stabilitas harga membutuhkan kebijakan yang lebih luas. Upaya tersebut juga harus mencakup pengawasan distribusi barang dan ketersediaan pasokan di pasar.

Selain itu, situasi panic buying yang terjadi di beberapa daerah Aceh juga berpotensi memicu kenaikan harga. Kondisi ini terutama berkaitan dengan pembelian bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan oleh masyarakat.

Menurutnya, kepanikan masyarakat dalam membeli barang atau energi dapat memicu praktik penimbunan. Hal ini berpotensi terjadi jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat oleh pemerintah.

“Penimbunan bisa terjadi ketika pengawasan distribusi lemah. Karena itu pemerintah perlu memperkuat pengawasan agar stok tetap tersedia di pasar,” ujarnya.

Ia menambahkan pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi tersebut terutama dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter. “Pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar. Harus ada sinergi kebijakan yang lebih luas untuk menjaga stabilitas harga,” katanya.