RRI.CO.ID, Medan - Pemerintah menyiapkan berbagai langkah pemulihan ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM yang terdampak. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi penyaluran KUR pascabencana Sumatera di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu, 11 Maret 2026.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengatakan pemulihan ekonomi di tiga provinsi tersebut difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pemulihan akses pembiayaan, pemulihan produksi, serta pemberian akses pasar bagi pelaku UMKM.
“Rakor ini sebetulnya membahas pemulihan ekonomi di tiga provinsi terdampak bencana, dengan fokus pada tiga hal, yaitu akses pembiayaan, produksi, dan akses pasar,” ujar Maman.
Menurut Maman, khusus untuk akses pasar, pemerintah telah memfasilitasi penjualan produk UMKM melalui platform e-commerce. Melalui platform tersebut, produk-produk UMKM dari tiga provinsi terdampak dapat dipasarkan secara lebih luas.
Ia menyebutkan hingga saat ini sudah terdapat sekitar 2.900 produk dari sekitar 2.400 UMKM yang dipasarkan melalui platform digital tersebut. Selama kurang lebih lima minggu, transaksi yang terjadi telah mencapai sekitar 7,4 juta transaksi.
Sementara itu, dalam aspek pembiayaan, pemerintah bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan relaksasi bagi pelaku UMKM yang memiliki pinjaman modal usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 193 ribu debitur KUR yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut dengan total pembiayaan mencapai sekitar Rp11 triliun.
Rinciannya, sekitar 121 ribu debitur berada di Provinsi Aceh, sekitar 44 ribu debitur di Sumatera Utara, dan sekitar 27 ribu debitur di Sumatera Barat.
Namun demikian, angka tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah masih melakukan proses pemetaan terhadap UMKM terdampak hingga 31 Maret.
“Per hari ini angkanya sudah sekitar 193 ribu debitur. Namun angka ini masih akan kami sinkronkan dan perbarui bersama pemerintah daerah hingga batas waktu pemetaan pada 31 Maret,” kata Maman.
Dari jumlah tersebut, sekitar 44 ribu pelaku UMKM tercatat sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman, sementara sekitar 148 ribu lainnya masih memiliki kemampuan membayar.
Pemerintah pun menyiapkan sejumlah skema relaksasi bagi pelaku UMKM terdampak, antara lain restrukturisasi pinjaman, perpanjangan masa pembayaran, masa tenggang pembayaran, hingga keringanan suku bunga.
"Tahun ini (suku bunga) dihilangkan, mereka 0 persen, jadi tidak dibebankan bunga, tahun depan nanti naik ke 3 persen, bank juga akan mengidentifikasi mana-mana saja UMKM Dari 193 ribu ini yang dia sudah betul-betul tidak punya kemampuan membayar, tetapi ada juga yang memang masih punya kemampuan membayar," katanya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan pemulihan produksi dengan membantu penyediaan alat-alat produksi bagi pelaku usaha yang kehilangan peralatan akibat bencana.
Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan usaha seperti kompor, rice cooker, mixer, hingga peralatan produksi lainnya, yang didistribusikan melalui kerja sama dengan sejumlah perusahaan swasta.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan intervensi di sektor pasar melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan, termasuk upaya rehabilitasi dan pembersihan pasar di daerah terdampak bencana.
Lebih lanjut, Maman menekankan bahwa proses pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM terdampak bencana tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Pemerintah bersama kementerian terkait menargetkan program pemulihan tersebut berjalan secara bertahap hingga akhir tahun 2027.