RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya. Gagasan ini mendapat dukungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan dinilai berpotensi menjadi model nasional penanganan kemiskinan berbasis desa.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026. Yandri menilai pendekatan yang ditawarkan NTB cukup komprehensif karena menggabungkan berbagai program pembangunan desa yang selama ini berjalan secara terpisah.

“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” kata Yandri.

Menurut dia, Kemendes siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB. Dukungan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat.

Kementerian Desa, kata Yandri, memiliki jaringan sekitar 500 perusahaan nasional yang dapat didorong untuk membina desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). “Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Yandri juga menyatakan kesediaannya menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB di Mataram pada 16 April 2026. Ia dijadwalkan hadir bersama Menteri Sosial untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan desa.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan program Desa Berdaya dirancang sebagai strategi utama menurunkan kemiskinan ekstrem secara sistematis. Alih-alih membuat program baru, pemerintah provinsi memilih mengintegrasikan berbagai program yang telah ada agar bekerja secara terpadu di tingkat desa.

“Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru. Yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar lebih efektif,” kata Iqbal.

Pendekatan ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha melalui CSR, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Selain itu, Pemprov NTB melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung di desa melalui pendamping mandiri yang didanai pemerintah provinsi. Para pendamping bekerja bersama pendamping desa yang telah lebih dulu bertugas di lapangan. Iqbal menjelaskan intervensi dilakukan pada dua tingkat: keluarga dan desa.

Dari pemetaan yang dilakukan, sekitar 60 persen warga miskin ekstrem di NTB masih berada pada kelompok usia produktif sehingga dapat diberdayakan melalui program ekonomi.

Sisanya merupakan kelompok rentan yang tidak lagi produktif karena faktor usia atau kondisi kesehatan. Kelompok ini diposisikan sebagai penerima perlindungan sosial jangka panjang melalui dukungan berbagai lembaga sosial.

Selain penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah provinsi juga mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal. Setiap desa diarahkan mengembangkan komoditas unggulan, mulai dari desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, desa sapi hingga desa wisata.

Menurut Iqbal, pengembangan desa tematik harus terhubung dengan kebutuhan pasar agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu peluang yang dibidik adalah program nasional Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar.

“Desa tidak boleh hanya menjadi penonton. Desa harus menjadi produsen yang memasok kebutuhan pangan untuk program nasional,” ujarnya.

Untuk itu pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup atau close loop yang mengutamakan penggunaan pangan lokal dalam rantai pasok program nasional tersebut. Dalam sistem ini, koperasi desa dan badan usaha milik desa (BUMDes) diharapkan menjadi penghubung antara produksi desa dan distribusi pasar.

Iqbal menilai penguatan ekonomi desa juga penting untuk menahan laju urbanisasi. Banyak daerah kehilangan tenaga produktif karena migrasi ke kota. Menurut dia, pembangunan desa harus mampu menciptakan peluang ekonomi yang menarik bagi generasi muda.

“Jika desa kuat, daerah akan kuat. Ketika desa berkembang, berbagai persoalan sosial dapat diselesaikan dari akarnya,” kata Iqbal.