RRI.CO.ID, Mamuju- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus penyakit campak dengan memperkuat sistem pemantauan serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten.

Hal tersebut disampaikan oleh Penanggung Jawab Program Surveilans PD3I DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, Imelda, dalam wawancaranya, Rabu, 11 Maret 2026.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memantau perkembangan kasus penyakit campak melalui sistem yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat guna mendeteksi secara dini potensi peningkatan kasus di daerah.

"Upaya dari Pemprov sendiri untuk mengantisipasi lonjakan kasus ini adalah kita selalu memantau di aplikasi SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) yang memang sudah disiapkan dari pemerintah pusat. Kita pantau untuk peningkatan kasusnya dalam aplikasi tersebut," ujarnya.

Selain melakukan pemantauan, pihaknya juga berencana mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten sebagai langkah antisipasi dan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus campak.

"Kita juga akan membuat surat edaran ke kabupaten terkait peningkatan kasus campak ini," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga terus memberikan arahan kepada pengelola program imunisasi di tingkat kabupaten agar meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Menurutnya, langkah tersebut dinilai paling efektif dalam mencegah peningkatan kasus campak.

"Kita sebenarnya memang selalu memberikan arahan ke teman-teman pengelola imunisasi kabupaten agar berupaya meningkatkan cakupan imunisasinya. Karena salah satu cara penanganan yang paling efektif untuk peningkatan kasus campak ini atau khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini adalah melengkapi imunisasi dasar lengkap," tambahnya.

Melalui langkah tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berharap peningkatan kasus campak di Sulawesi Barat dapat dicegah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi imunisasi dasar anak.