RRI.CO.ID, Malinau - Pemerintah Kabupaten Malinau menegaskan subsidi ongkos angkut (SOA) udara menjadi langkah yang paling memungkinkan dilakukan saat ini bagi masyarakat perbatasan. Pembangunan akses darat dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab persoalan jangka panjang.

Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan sekitar 90 persen wilayah Kabupaten Malinau merupakan kawasan hutan. Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak memungkinkan membuka akses jalan darat secara luas.

Menurutnya, keterbatasan infrastruktur darat berdampak langsung pada tingginya biaya distribusi barang dan mobilitas warga. Sebelum ada subsidi, tarif tiket dan harga sembilan bahan pokok di pedalaman dan perbatasan jauh lebih mahal dibandingkan harga di perkotaan.

“Sekitar 500% kenaikannya dari harga yang ada di perkotaan sebelumnya. Sekarang sedikit berbeda karena angkos-angkos, tetap ada biaya meskipun pemerintah mensubsidi,” ujar Jakaria, Jumat (20/2/2026) dalam momen peluncuran program SOA udara 2026 di Bandara RA Bessing.

Ia menjelaskan subsidi angkutan udara menjadi langkah realistis yang dapat ditempuh pemerintah daerah saat ini. Program tersebut membantu meringankan beban biaya perjalanan masyarakat pedalaman dan perbatasan.

“Ini upaya pemerintah daerah, ya mudah-mudahan ke depan pemerintah pusat dengan segala kewenangannya dapat memberikan akses untuk masyarakat pedalaman dan perbatasan ini dibukakan akses jalan darat untuk bisa lebih memudahkan dan bisa lebih membantu,” imbuhnya.

Dengan subsidi yang diberikan saat ini, diakui kapasitas layanan masih terbatas. Armada yang digunakan hanya pesawat jenis Caravan berkapasitas 12 penumpang dan Pilatus sekitar 7 penumpang milik Susi Air yang tahun ini digandeng Pemda Malinau untuk program SOA Udara.

Keterbatasan armada membuat daya angkut orang dan barang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun jadwal penerbangan kini lebih pasti dibandingkan sebelumnya.

“Dulu masyarakat bisa menunggu sampai satu bulan untuk terbang. Sekarang sudah terjadwal dua hingga empat kali seminggu dengan biaya disubsidi pemerintah daerah,” katanya.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp40 miliar tahun ini melalui APBD. “Itu sangat kecil kalau dilihat dalam kebutuhan masyarakat, tapi itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini, karena anggaran kita juga tidak seperti tahun sebelumnya,” kata Jakaria.

Jakaria berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk membuka akses jalan darat di wilayah pedalaman dan perbatasan. Infrastruktur darat dinilai menjadi solusi utama agar harga barang lebih stabil dan konektivitas semakin terbuka.