RRI.CO.ID, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diminta segera mengambil langkah taktis guna menjamin keselamatan warga Sulsel di Timur Tengah. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat dikhawatirkan berdampak langsung pada ribuan perantau asal daerah ini.
Pengamat Timur Tengah Supratman Supa Atana, menegaskan pentingnya pembentukan posko krisis terpadu di tingkat provinsi. Posko ini diharapkan menjadi pusat informasi resmi bagi pihak keluarga sekaligus pintu koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
"Menurut saya, langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah segera membentuk posko krisis warga Sulsel luar negeri. Pemprov perlu membentuk posko tingkat provinsi yang dipimpin Sekda atau BPBD agar komunikasi tidak terpencar," ujar Supratama kepada RRI, Senin siang 2 Maret 2026.
Selain posko, pendataan cepat dan verifikasi terhadap mahasiswa maupun pekerja migran menjadi prioritas yang tidak boleh ditunda. Tanpa basis data yang akurat mengenai lokasi dan kontak aktif, upaya perlindungan dan evakuasi di masa darurat akan mengalami kendala besar.
Supa menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan jaringan organisasi kedaerahan yang memiliki struktur kuat di luar negeri. Kolaborasi dengan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dianggap sebagai kunci sukses pemutakhiran data warga.
"Penting sekali melakukan kontak sekarang ini, terutama dengan KBRI dan juga pengurus KKSS di beberapa negara yang sangat kuat. Langkah komunikasi dengan KKSS dan PPI ini sangat efektif serta urgen untuk segera dilakukan secara masif," tuturnya menambahkan.
Terkait wacana evakuasi, Supa menilai situasi saat ini masih berada dalam taraf siaga dan belum memasuki fase evakuasi wajib. Namun, pemerintah daerah harus sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang jika sewaktu-waktu kondisi keamanan memburuk secara drastis.
"Evakuasi mungkin belum terlalu mendesak, tapi perlu segera diingatkan bahwa ketika kondisi sudah darurat akan dilakukan tindakan evakuasi. Mungkin situasi sekarang SOP-nya masih dikatakan siaga, namun tetap harus bersiap menuju darurat evakuasi," pungkasnya .
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel diharapkan segera menunjuk liaison officer khusus untuk memantau perkembangan di wilayah Teluk. Langkah mitigasi ini dianggap krusial untuk mencegah kepanikan di kalangan keluarga yang berada di Sulawesi Selatan.