KBRN, Madiun: Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) kembali menegaskan komitmennya untuk berada di garda terdepan memperjuangkan hak-hak pekerja dan menjaga keberlanjutan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Pernyataan ini disampaikan di tengah isu-isu strategis yang dinilai krusial bagi masa depan perusahaan dan kesejahteraan karyawannya.

Arah Baru KAI Harus Pro Pekerja dan Berkelanjutan. SPKA menilai arah kebijakan perusahaan harus berpihak pada prinsip sustainability dengan kejelasan pemisahan peran antara regulator dan operator. Organisasi pekerja ini menolak keras jika status karyawan KAI dipindahkan keluar dari naungan perseroan.

“SPKA terus melakukan kajian dan langkah konkret agar rencana ke depan tidak merugikan pekerja. Insentif, tunjangan, dan status kepegawaian harus tetap terjamin, terutama bagi pekerja sarana dan prasarana,” tegas Ketua DPP Bidang Komunikasi sekaligus Jubir SPKA, Dani Hamdani, SH, Jumat (22/08/2025).

Tolak Rencana Pemisahan Prasarana. Isu utama yang disoroti SPKA adalah wacana pemisahan prasarana dari KAI melalui skema Infrastruktur Maintenance and Operation (IMO) dan Track Access Charge (TAC) di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

SPKA menilai kebijakan tersebut berpotensi mengorbankan pekerja prasarana maupun operasional. Karena itu, serikat pekerja menolak tegas rencana pemisahan dan menegaskan bahwa seluruh pekerja KAI harus tetap bersatu dalam satu holding.

Kritis Dinamis terhadap Kepemimpinan Baru. Menyikapi kepemimpinan baru di KAI, SPKA mengambil posisi kritis dinamis sekaligus mendukung secara profesional dan proporsional. Transformasi yang dilakukan manajemen harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan pekerja serta menjamin keberlanjutan KAI sebagai moda transportasi nasional yang melayani rakyat.

Jas Merah dan Perjuangan Berlanjut. SPKA juga mengingatkan pentingnya sejarah perjuangan serikat pekerja dalam menjaga eksistensi KAI. Dengan semangat “Jas Merah” (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah), SPKA menegaskan kesiapan melakukan aksi nyata apabila kebijakan yang diambil merugikan pekerja.

“Ini adalah perjuangan kita semua ke depan. Kami siap dan berani membela KAI demi kemajuan dan perubahan yang lebih baik,” tegas Dani.

Selain perjuangan menolak pemisahan prasarana, SPKA juga mencatat sejumlah capaian penting pada tahun 2025, antara lain. Perluasan JKN berhasil memperjuangkan hak pekerja PKWTT KAI agar Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) mencakup anak keempat dan seterusnya (SE Direksi No. SE.M/KL.403/VII/1/KA-2025).

Hubungan Industrial Harmonis Menaker RI mengapresiasi hubungan industrial di KAI yang dinilai kondusif usai audiensi bersama SPKA dan Federasi Serikat Pekerja Perkeretaapian.

Rakerda & PKB 2024-2026 SPKA menggelar rapat kerja daerah untuk mengawal perjanjian kerja bersama sekaligus mendorong visi transportasi berkelanjutan.

Transportasi Hijau, Bebas Asap Rokok. Tak hanya soal kesejahteraan, SPKA juga menegaskan dukungannya terhadap visi green transport. kereta api ramah lingkungan, rendah polusi, dan moda transportasi tanpa asap rokok untuk kehidupan yang lebih baik.