RRI.CO.ID,Kupang – Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan, Pokja Badan Strategi Kebijakan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan.

Analis Hukum Ahli Madya Dientje Bule Logo menyampaikan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan merupakan ruang strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas isu-isu kebijakan hukum secara komprehensif dan kolaboratif. “Forum Komunikasi Kebijakan ini menjadi wadah kolaboratif yang mempertemukan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta akademisi untuk berdiskusi dan menyelaraskan pemikiran dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang terstruktur, berbasis data, serta melibatkan lintas sektor dan lintas level pemerintahan,” kata Dientje, Rabu (11/3/2026).

Sementara itu Analis Hukum Ahli Muda Novebriani Sarah menjelaskan bahwa terdapat empat target utama yang menjadi fokus dalam pelaksanaan FKK. Keempat target tersebut meliputi analisis implementasi dan evaluasi kebijakan, diskusi strategi kebijakan, penguatan kerja sama dengan stakeholder eksternal, serta peningkatan kapasitas analis kebijakan di wilayah. “Melalui Forum Komunikasi Kebijakan ini, kita tidak hanya membahas kebijakan yang telah berjalan, tetapi juga menganalisis implementasi dan dampaknya, sekaligus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Kanwil Kemenkum NTT Silvester berharap pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan nantinya dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.(humas/anna).