RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan bantuan pangan bagi masyarakat akan segera disalurkan sebelum Lebaran tahun ini.

Langkah tersebut diambil guna membantu meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng sebagai bentuk dukungan sosial.

Kepastian ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Satgas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Kendari, Jumat, 27 Februari 2026.

Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, menegaskan bahwa seluruh langkah ini bertujuan memastikan masyarakat dapat mengakses pangan yang cukup dan terjangkau.

"Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga," kata Asrun Lio.

Ia juga menekankan bahwa Satgas akan melakukan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran di lapangan, terutama terkait manipulasi harga dan mutu.

Pengawasan ketat dilakukan terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) guna mencegah praktik curang seperti mengubah label beras medium menjadi premium.

Petugas pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten akan digerakkan secara intensif untuk melakukan pemeriksaan keamanan pangan secara fisik maupun kimia.

Hal ini penting untuk menjamin seluruh bahan pokok yang beredar di masyarakat berada di bawah ambang batas bahaya yang telah ditetapkan.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, turut memberikan peringatan keras kepada pelaku usaha.

Andriko menyatakan bahwa arahan Presiden sangat jelas dalam menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan signifikan yang memberatkan warga.

"Satgas tidak lagi sebatas memberikan imbauan, melainkan akan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran," ujar Andriko Noto Susanto.

Ia merinci bahwa penindakan mencakup penyimpangan HET, manipulasi mutu beras, hingga peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

Bulog diminta bertanggung jawab penuh dalam menjaga ketersediaan stok serta segera berkoordinasi jika terjadi gejolak harga di pasar.

Pemerintah juga menyiapkan program subsidi jagung pada awal Maret untuk membantu peternak menekan biaya produksi dan menjaga harga produk hewani.