RRI.CO.ID, Jayapura - Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Papua, Rabu (4 Februari 2026). Kunjungan tersebut dalam rangka membahas pengelolaan perbatasan wilayah negara.

Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi di Ruang Pertemuan Lantai 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua. Selanjutnya dilakukan peninjauan langsung ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw RI-PNG

Dalam sambutan, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menegaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki kompleksitas tinggi. Yakni dari aspek geografis, sosial budaya, maupun kedaulatan negara.

Untuk itu, diperlukan kebijakan khusus yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini untuk menjawab tantangan pembangunan di kawasan perbatasan. 

Sementara itu, Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, memaparkan kebijakan nasional pengelolaan perbatasan. Di mana peran strategis BNPP sebagai koordinator lintas kementerian/lembaga, serta berbagai tantangan aktual di wilayah perbatasan Papua.

Paparan tersebut dilanjutkan dengan penjelasan kondisi eksisting PLBN Skouw. Meliputi pelayanan lintas batas, infrastruktur, serta dinamika hubungan lintas negara RI–Papua Nugini (PNG).

Dalam sesi diskusi, sejumlah isu strategis mengemuka terkait pengelolaan wilayah perbatasan Papua. Pemerintah Provinsi Papua dan DPRD, menyoroti perlunya regulasi yang berpihak pada daerah serta selaras hukum dan kondisi masyarakat. (Hasidin).