RRI.CO.ID, Gorontalo – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi vertikal untuk membahas usulan program kebutuhan air tanah, air baku, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Rapat tersebut juga membahas pemenuhan Readiness Criteria (RC) sebagai syarat pelaksanaan program pembangunan pada Selasa 10 Maret 2026

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan dari berbagai masukan dalam rapat tersebut terdapat sejumlah poin penting yang menjadi kesimpulan bersama.

Salah satunya adalah pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum, balai terkait, serta DPRD dalam menyelesaikan persoalan pembangunan infrastruktur di daerah.

Selain itu, Komisi III juga menyoroti perlunya kejelasan terkait Surat Keputusan (SK) kewenangan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota yang kerap menjadi kendala dalam pelaksanaan program di lapangan.

Menurut Espin, seluruh pihak diharapkan dapat mengesampingkan ego sektoral antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, balai, maupun DPRD agar program pembangunan dapat berjalan secara terpadu.

Terkait unit desain perencanaan yang disampaikan pihak balai, rencananya akan dikoordinasikan melalui Bappeda dengan mengumpulkan para perencana dari seluruh daerah untuk mencari solusi melalui perbaikan perencanaan maupun langkah teknis lainnya.

Komisi III juga meminta seluruh Dinas Pekerjaan Umum di kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi. Untuk mempermudah hal tersebut, Komisi III berencana mengumpulkan nomor kontak para kepala dinas agar koordinasi dapat berjalan lebih cepat.

“Apabila ada informasi dari kementerian terkait program pembangunan, maka akan segera kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Begitu pula jika ada hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah provinsi, khususnya kepada Gubernur, maka kami akan segera berkoordinasi,” ujar Espin.

Dalam rapat tersebut juga dibahas program hilirisasi peternakan di wilayah Tolango yang dinilai berpotensi mendorong pengembangan sektor peternakan di daerah. Komisi III menilai perlu adanya rekomendasi kepada gubernur serta peninjauan lapangan bersama Balai Sungai guna memastikan kesiapan infrastruktur pendukung.

Selain itu, perwakilan dari Kabupaten Boalemo juga menyampaikan persoalan sungai di lokasi pembangunan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat yang dinilai perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan program tersebut tidak mengalami hambatan.

Espin menegaskan bahwa setiap program pembangunan tentu memiliki tantangan, namun melalui koordinasi dan kerja sama yang baik berbagai kendala dapat diminimalisir.

Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta balai di daerah telah menghasilkan sejumlah capaian positif, di antaranya peningkatan pendapatan daerah serta penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Sebagai tindak lanjut, Komisi III bersama seluruh pihak yang terlibat sepakat membentuk grup komunikasi bersama guna memperkuat koordinasi serta mempercepat tindak lanjut berbagai program pembangunan di daerah.