RRI.CO.ID, Aceh Timur - Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky mengapresiasi kunjungan kerja Kepala BNPB, Suharyanto ke Aceh Timur, Kamis 26 Februari 2026. Kunjungan tersebut dirangkai dengan penyerahan bantuan hunian sementara (huntara) serta buka puasa bersama masyarakat terdampak banjir.

Ia menjelaskan, pada tahap awal pemerintah kabupaten mengusulkan lebih dari 8.000 unit rumah terdampak untuk diverifikasi. Namun sekitar 3.500 unit dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

“Karakter bencana gempa dan banjir berbeda. Pada banjir, struktur rumah bisa saja tetap berdiri, tetapi lumpur dan dampak rendaman menyebabkan rumah tidak layak huni,” ujar Al-Farlaky.

Ia juga menyebutkan sejak awal bencana pemerintah daerah bekerja dalam keterbatasan fasilitas. Meski demikian, hampir 25 ribu data warga terdampak berhasil dihimpun bersama camat, keuchik, BPBD, dan unsur Forkopimda.

Terkait pencairan bantuan, ia menyampaikan sekitar Rp298 miliar telah tersedia di rekening penyalur melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Ia mengusulkan agar penyaluran juga melibatkan Bank Aceh Syariah guna mempercepat proses dan menghindari antrean panjang.

Ia juga turut meminta agar pencairan tahap lanjutan tidak mewajibkan bon material bangunan. Menurutnya, cukup surat pernyataan bermaterai dari penerima manfaat karena sebagian rumah telah diperbaiki secara mandiri.

“Jika dana sudah masuk ke rekening masyarakat, maka penerima manfaatlah yang bertanggung jawab secara moral dan hukum,” ucapnya. Ia juga membuka ruang pengaduan serta meminta aparatur desa melakukan pendataan ulang secara transparan.

Merespons hal tersebut, Kepala BNPB, Suharyanto menyampaikan pembangunan huntara menunjukkan progres signifikan. Dari lebih 3.000 unit yang direncanakan, lebih dari separuh telah rampung 100 persen.

Ia menjelaskan model pembangunan di Aceh Timur dilakukan secara insitu di atas tanah milik warga. Model ini dinilai lebih kompleks, namun tetap berjalan cepat dengan dukungan vendor lokal.

BNPB, kata dia, telah hadir sejak hari pertama bencana pada 26 November 2025. Pendampingan terhadap Aceh Timur tetap menjadi prioritas meski terjadi bencana di sejumlah daerah lain.

Untuk melengkapi huntara, bantuan perabotan dari Kementerian Sosial akan diberikan sebesar Rp3 juta per keluarga. BNPB telah menyalurkan bantuan berupa kasur, kompor, kipas angin, karpet, dan matras, serta Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan.

Terkait pencairan bantuan rumah rusak melalui BSI, masyarakat diperbolehkan menarik 80 persen dana tahap awal tanpa syarat tambahan. “Sisanya 20 persen dapat dicairkan setelah rumah selesai diperbaiki dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab dari pemilik rumah,” ucapnya.

Ia menambahkan kebijakan pusat dibuat longgar agar masyarakat tidak dipersulit di tingkat bawah. Termasuk bagi warga miskin yang menyewa rumah dan terdampak banjir tetap dapat diusulkan menerima bantuan hunian tetap sesuai kriteria.

Kepala BNPB memastikan pendampingan tidak akan dihentikan sebelum seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi tuntas. Ia mengajak masyarakat tetap tenang serta aktif berkomunikasi dengan aparatur desa agar proses berjalan sesuai ketentuan.

Kegiatan kunjungan kerja ini juga diisi dengan penyerahan santunan anak yatim dan paket sembako bagi warga penghuni huntara. Bupati Al-Farlaky menyampaikan apresiasi atas dukungan BNPB yang terlibat sejak masa tanggap darurat hingga percepatan pembangunan huntara.

(Ilyas Ismail)