RRI.CO.ID, Kuningan - Kemampuan Pemerintah Kabupaten Kuningan memenuhi kewajiban keuangan tanpa harus melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dinilai sebagai sinyal positif bagi pengelolaan fiskal daerah. Jika pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tersebut benar adanya, maka langkah itu patut diapresiasi sebagai upaya menjaga kemandirian keuangan daerah.
Apresiasi tersebut juga disampaikan oleh Sujarwo yang menilai kemampuan pemerintah daerah melunasi kewajiban seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Kuningan merupakan kabar baik di tengah berbagai narasi keterbatasan anggaran yang sebelumnya berkembang di masyarakat.
Selama beberapa waktu terakhir, publik kerap mendengar kondisi anggaran daerah yang disebut dalam situasi “darurat”. Kondisi tersebut bahkan sempat berdampak pada tersendatnya pencairan Ganti Uang (GU) yang digunakan untuk mendukung operasional organisasi perangkat daerah, termasuk untuk kebutuhan dasar seperti pembayaran listrik dan air.
Menurut Sujarwo, jika saat ini pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban pembayaran TPP dan THR tanpa harus mengandalkan pinjaman bank, maka hal tersebut menunjukkan adanya ruang fiskal yang masih dapat dimaksimalkan.
“Jika benar Pemkab Kuningan mampu memenuhi seluruh kewajibannya tanpa pinjaman pihak ketiga, tentu ini layak diapresiasi. Artinya ada kemampuan fiskal yang bisa dimanfaatkan secara lebih optimal,” ujarnya, Rabu, 11 Maret 2026.
Meski demikian, ia menilai transparansi tetap menjadi hal penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Penjelasan yang lebih rinci mengenai sumber anggaran untuk pembayaran kewajiban tersebut dinilai perlu disampaikan secara terbuka.
“Alangkah lebih elok jika Kepala BPKAD bisa menjelaskan secara rinci sumber anggaran untuk pembayaran TPP dan THR itu, sehingga semuanya menjadi terang benderang dan tidak menimbulkan prasangka di masyarakat,” kata Sujarwo.
Ia juga berharap pemenuhan kewajiban terhadap aparatur sipil negara tidak mengorbankan program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas, seperti perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur jalan.
Dengan penjelasan yang transparan, Sujarwo menilai kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah akan semakin kuat. Di sisi lain, kebijakan fiskal yang sehat juga diharapkan tetap mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan aparatur dan kepentingan masyarakat secara luas.