RRI.CO.ID, Cirebon - Pemerintah terus mendorong penguatan tata kelola migrasi kerja guna meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk lembaga internasional dan pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Lokakarya Koordinasi Nasional yang melibatkan berbagai daerah. Kegiatan tersebut juga didukung oleh International Labour Organization (ILO) sebagai mitra pembangunan.

Menurutnya migrasi kerja telah menjadi bagian penting dalam dinamika pembangunan nasional. Setiap tahun banyak warga negara Indonesia memilih bekerja di luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga.

“Kalau kita bicara migrasi kerja, ini sebenarnya sudah menjadi bagian yang sangat penting dari dinamika pembangunan nasional. Setiap tahun banyak warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya,” ujarnya saat berada di Cirebon pada Rabu, 11 Maret 2026.

Ia menjelaskan kebutuhan tenaga kerja di luar negeri juga dipengaruhi oleh fenomena penuaan populasi di sejumlah negara. Kondisi tersebut membuat banyak negara membutuhkan tenaga kerja dari luar, termasuk dari Indonesia.

Menurut Rinardi, meskipun peluang kerja di luar negeri terbuka, para calon pekerja migran tetap harus dipersiapkan secara matang. Persiapan tersebut mencakup kompetensi kerja serta perlindungan yang memadai

“Yang kita perlukan adalah tidak semata-mata mengisi kekosongan pekerjaan tersebut dengan berangkat tanpa persiapan. Dari sisi kompetensi harus dipersiapkan, dari sisi perlindungannya juga harus dipersiapkan,” katanya.

Ia menambahkan pekerja migran memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu mereka perlu dipandang sebagai pejuang ekonomi yang memperkuat kesejahteraan keluarga dan daerah asalnya.