RRI.CO.ID, Biak - Badan Pengarah Papua (BPP) menggelar Rapat Koordinasi Sinkornisasi Program Percepatan Pembangunan Papua, sesuai RAPPP, di Swissbell Hotel Cendrawasih Biak, mulai 5 hingga 7 Maret 2026. Rapat koordinasi ini dihadiri langsung olehPerwakilan Sekretariat Wakil Presiden RI, Bappenas, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Sekretariat/Anggota Badan Pengarah Papua (BPP) dan Pokja BPPP.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman anggota Kelompok Kerja (Pokja) Badan Pengarah Papua mengenai tugas dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Selain itu, kegiatan ini juga mendorong penguatan akuntabilitas dan transparansi Pokja, meningkatkan koordinasi serta sinkronisasi antar Pokja, mengoptimalkan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, serta membahas rencana kerja Badan Pengarah Papua tahun 2026.
Anggota BPP Provinsi Papua, Albert Yoku, menjelaskan melalui rapat ini, akan menyinkronkan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Otsus Papua yang telah ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025. Kabupaten Biak Numfor dipilih sebagai lokasi rapat koordinasi karena dinilai memiliki posisi strategis serta potensi besar untuk dikembangkan, terutama di sektor perikanan dan pariwisata.
“Kami memilih Biak untuk menjadi tempat dilakukan rapat koordinasi ini karena Biak memiliki posisi yang strategis dan banyak hal di Biak yang juga harus dikembangkan,” ujarnya
“Semua hal yang dibicarakan di sini adalah menyangkut evaluasi terhadap berbagai bentuk rencana anggaran pendapatan belanja daerah termasuk secara khusus penyerapan anggaran otonomi khusus,” jelasnya
Menurutnya, pemerintah daerah Biak Numfor telah menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan, terutama pada sektor perikanan dan pariwisata, yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menambahkan bahwa pengembangan sektor tersebut sebenarnya memiliki sejarah panjang di Biak yang dapat dihidupkan kembali.
“Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bisa evaluasi terhadap dulu adanya Hotel Marau, penerbangan langsung Honolulu–Bali–Biak, kemudian perusahaan ikan Mina Jaya di Biak, ini kan sudah ada historisnya jadi direplika kembalilah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga didorong untuk memberikan dukungan terhadap rencana pengembangan tersebut melalui Bappenas.
Sementara itu, Perwakilan BPP Provinsi Papua Barat Daya, Otto Ihalauw menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua saat ini memasuki era tata kelola yang lebih terstruktur, terutama dalam aspek perencanaan dan penganggaran.
Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga instrumen utama dalam percepatan pembangunan Papua, yakni Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, serta Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua.
“Hari ini kita sudah punya tiga instrumen pelaksanaan pembangunan dan OTSUS di Tanah Papua, yaitu Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua,” ujarnya
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pemerintah akan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus sesuai Peraturan Menteri Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 guna memastikan perencanaan dan penganggaran pembangunan berjalan selaras.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap percepatan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih terukur, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan melalui program Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif. Sebelumnya, rapat tersebut dibuka oleh Plt Sekda Biak Numfor, Zacharias L. Mailoa, mewakili Bupati Biak Numfor.