KBRN, Bengkulu: Lebih dari 5,1 warga Australia yang bekerja di bisnis kecil, kini berhak menolak instruksi atasan yang diberikan di luar jam kerja. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese melalui akun Instagram pribadinya, @albomp telah mengumumkan bahwa undang-undang (UU) Right to Disconnect resmi disahkan pada Sabtu (23/8/3025).

UU Right to Disconnect memberikan hak kepada pekerja untuk mengabaikan telepon atau pesan teks dari atasan yang dikirimkan di luar jam kerja.

"Selamat hari Jumat, Australia. Ini pengingat Anda bahwa Hak untuk Memutuskan Hubungan kini telah menjadi undang-undang. Selamat berakhir pekan!" tulis Albanese.

Aturan tersebut berlaku untuk staf di bisnis kecil mulai Selasa (26/8/2025).

Dengan begitu, mereka akan mendapat perlindungan yang sama seperti yang sudah diberikan kepada pekerja di bisnis menengah dan besar berdasarkan perubahan Undang-Undang Fair Work Act.

Dengan berlakunya UU Right to Disconnect, pekerja di Australia tidak dapat dihukum karena menolak dengan wajar untuk menanggapi telepon, teks, atau email di luar jam kerja, kecuali jika penolakan tersebut tidak masuk akal. Wajar atau tidaknya penolakan akan bergantung pada keadaan. Awalnya, gagasan ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Murray Watt pada 2024. Kala itu, Watt mengeklaim bahwa UU Right to Disconnect bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan.

Undang-undang Right to Disconnect dinilai dapat mengatasi masalah kekhawatiran soal keterikatan digital pada ponsel dan laptop yang semakin meningkat. Selain hak untuk memutus sambungan telepon di luar jam kerja, pemerintah juga memperkenalkan beberapa aturan lainnya, seperti:

• Definisi yang lebih adil mengenai pekerjaan sambilan dan jalur menuju permanensi
• Tes yang lebih jelas untuk menentukan apakah seseorang adalah karyawan atau kontraktor independen
• Standar minimum untuk pekerja ekonomi gig dan transportasi jalan raya, ditetapkan oleh Komisi Pekerjaan yang Adil.

Dengan berlakunya UU Right to Disconnect untuk karyawan di bisnis kecil, perubahan ini diharapkan dapat mencakup hampir semua karyawan sistem nasional, sehingga memberikan hidup yang lebih layak bagi jutaan pekerja di Australia.