Pemerintah Filipina memutuskan menerapkan sistem kerja empat hari dalam seminggu bagi sebagian kantor pemerintah sebagai langkah menghemat energi dan mengantisipasi lonjakan harga bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah.

Dikutip dari The Guardian Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan kebijakan tersebut pada awal Maret 2026 di Manila. Kebijakan ini mulai berlaku pada 9 Maret 2026 dan berlaku bagi sejumlah kantor di bawah cabang eksekutif pemerintah.

Langkah ini diambil karena meningkatnya harga minyak dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ketegangan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan energi global dan berpotensi mendorong kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara.

Pemerintah menyatakan bahwa Filipina sangat rentan terhadap kenaikan harga minyak karena negara tersebut mengimpor sebagian besar kebutuhan energinya dari Timur Tengah. Oleh karena itu, pengurangan hari kerja di kantor diharapkan dapat mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar.

Selain penerapan kerja empat hari, pemerintah juga memerintahkan lembaga negara untuk mengurangi penggunaan energi hingga 10–20 persen, membatasi perjalanan dinas yang tidak penting, serta memaksimalkan rapat daring.

Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi layanan penting, seperti polisi, pemadam kebakaran, dan kantor pelayanan publik yang bersifat darurat.

Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi global dan harga energi.