RRI.CO.ID, Tangerang Selatan - Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kota Tangerang Selatan pada Kamis, 5 Maret 2026 guna menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi implementasi kebijakan pusat di sektor UMKM, perindustrian, ekonomi kreatif, pariwisata, hingga penyiaran publik. Pertemuan yang diselenggarakan di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan tersebut berfokus pada penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan melalui dukungan regulasi dan anggaran yang selaras dengan potensi daerah.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam sambutannya menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor penggerak UMKM di daerah. Ia menyebut tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun guna menstimulasi permodalan masyarakat dengan bunga ringan. Ia menilai potensi besar UMKM di Tangerang Selatan yang ada saat ini diharapkan mampu menyerap ruang pendanaan tersebut demi meningkatkan skala usaha dari sektor menengah ke bawah menjadi lebih profesional.
Menurut Saleh, saat ini legislasi nasional juga tengah merusmuskan Undang-Undang Kawasan Industri yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Menurutnya regulasi baru tersebut akan mewajibkan kawasan industri besar untuk menampung dan membina pelaku UMKM di dalam ekosistem produksinya. Langkah ini diambil Komisi VII agar investasi besar yang masuk ke daerah memberikan dampak moral dan ekonomi yang nyata bagi pengusaha kecil di sekitarnya.
"Kami ingin memastikan UMKM menjadi program yang betul-betul diperhatikan. Tahun ini ada sekitar Rp300 triliun anggaran KUR yang disalurkan, di mana subsidi bunganya ditanggung negara sebesar 10 persen. Kami harap pemerintah Kota Tangerang Selatan bisa memanfaatkan ruang ini untuk membesarkan potensi ekonomi lokal," ujar Saleh, kamis 5 Maret 2026.
Kordinasi dan kolaborasi antara legislatif, dan eksekutif ini diharapkannya mampu mewujudan kemandirian ekonomi daerah yang tangguh. Saleh mengatakan hasil dari kunjungan reses ini akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja bersama kementerian terkait guna memastikan semua permasalahan yang ditemua bisa terakomodasi.
Sementara, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 105.000 pelaku UMKM yang aktif menggerakkan roda perekonomian kota. Sebagai wilayah yang berbasiskan jasa dan perdagangan, menurutnya Tangerang Selatan memiliki representasi lengkap dari 17 subsektor ekonomi kreatif nasional. Namun ia menyebut keterbatasan anggaran daerah akibat koreksi fiskal menjadi tantangan tersendiri, sehingga dukungan kebijakan dari Komisi VII DPR RI sangat diperlukannya untuk menjaga keberlanjutan program pemberdayaan.
Pilar menjelaskan pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi pilar utama dalam pengembangan industri kreatif di wilayahnya saat ini. Pemerintah daerah berkomitmen menyelaraskan kebijakan nasional terkait transisi energi dan efisiensi energi dalam ekosistem riset di daerah. Dialog konstruktif antara pusat dan daerah ini diharapkannya mampu melahirkan solusi atas hambatan akses pemasaran serta standarisasi mutu produk lokal agar memenuhi kriteria ekspor.
"Di Tangerang Selatan tercatat sudah tumbuh sekitar 105.000 pelaku UMKM. Dari 17 sektor ekonomi kreatif, semua sektor ada di sini dan pelakunya sangat aktif berkarya hingga tingkat global. Kami memerlukan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan program pembangunan ini," ucapnya.