RRI.CO.ID, Serang - Kementerian Sosial bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memperkuat kolaborasi dalam pemutakhiran data sosial masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan berbagai program bantuan sosial pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Pemutakhiran data dinilai menjadi kunci penting dalam menentukan penerima manfaat program pemerintah. Dengan data yang akurat, kebijakan sosial dapat berjalan lebih efektif. Kegiatan sosialisasi pemutakhiran data tersebut digelar melalui Dialog Kolaborasi Program Prioritas Presiden.
Acara berlangsung di Pesantren BAI Mahdi Sholeh, Kabupaten Serang, Kamis 12 Maret 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, pendamping desa, serta berbagai unsur masyarakat. Dialog tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan pentingnya pemutakhiran data di tingkat desa. Ia menyebut desa menjadi garda terdepan dalam proses pendataan masyarakat. Perangkat desa memiliki peran strategis dalam memastikan data sosial masyarakat tetap akurat. Karena itu, seluruh pihak diminta aktif melakukan pembaruan data.
Menurut Yandri, proses pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala. Hal ini penting agar kondisi sosial masyarakat yang terus berubah dapat segera terdata. Data yang tidak diperbarui berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan. Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan desa perlu terus diperkuat.
Ia meminta seluruh kepala desa dan perangkatnya terlibat aktif dalam proses pendataan. Peran RT dan RW juga dinilai sangat penting karena mereka paling dekat dengan masyarakat. Selain itu, kader Posyandu dan kader PKK juga diharapkan ikut membantu proses pemutakhiran data. Sinergi seluruh unsur desa menjadi kunci keberhasilan pendataan.
“Saya minta kepada para kepala desa, RT, RW, kader Posyandu, kader PKK, pendamping desa dan operator desa memastikan data itu tidak ada yang tercecer dan selalu dimutakhirkan,” kata Yandri Susanto saat diwawancarai awak media.
Ia menilai setiap unsur desa memiliki peran penting dalam proses tersebut. Pendataan yang dilakukan bersama akan menghasilkan data yang lebih lengkap. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang terlewat dari perhatian pemerintah.
Pemutakhiran data sosial masyarakat juga menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Kesalahan data dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Karena itu, validitas data menjadi perhatian utama pemerintah.
Selain bantuan sosial, data yang akurat juga mendukung berbagai program pembangunan desa. Pemerintah dapat merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dapat disusun berdasarkan data yang tersedia. Hal ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Melalui kegiatan dialog tersebut, pemerintah juga memberikan pemahaman kepada perangkat desa. Mereka diajak memahami pentingnya pengelolaan data sosial secara berkelanjutan. Sosialisasi ini sekaligus menjadi sarana berbagi informasi terkait kebijakan pemerintah. Dengan begitu, proses pendataan di desa dapat berjalan lebih optimal.
Pemerintah berharap kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Desa dapat terus diperkuat. Kerja sama ini dinilai penting dalam mendukung program prioritas presiden. Pemutakhiran data sosial masyarakat diharapkan berjalan lebih sistematis hingga tingkat desa. Dengan data yang akurat, berbagai program pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.