RRI.CO.ID, Bandung - Pernyataan Menteri Koperasi terkait rencana impor kendaraan pikap untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi perhatian publik setelah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi VI DPR RI pada Rabu 11 Maret 2026.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat Periode 2021–2023, Firman Nasution, menyampaikan bahwa program pembangunan KDKMP merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.

Oleh karena itu, seluruh proses pelaksanaan program tersebut perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar lembaga yang terlibat. Menurut Firman, keberadaan badan usaha negara atau pihak pelaksana seperti PT Agrinas Pangan Nusantara tentu memiliki peran penting dalam mendukung suksesi pembangunan fisik dan sarana operasional KDKMP.

Namun demikian, ia menilai bahwa komunikasi yang terbuka dengan Kementerian Koperasi Republik Indonesia tetap menjadi hal yang krusial agar setiap langkah strategis berjalan selaras dengan arah kebijakan pembinaan koperasi nasional.

“Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah agenda besar yang menyangkut penguatan ekonomi masyarakat desa. Karena itu, setiap langkah strategis, termasuk pengadaan sarana operasional, sebaiknya dikomunikasikan secara terbuka dengan Kementerian Koperasi sebagai institusi yang memiliki mandat pembinaan koperasi di Indonesia,” ujar Firman Kamis 12 Maret 2026.

Firman juga menilai bahwa komunikasi yang baik antar lembaga akan membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan. Ia berharap PT Agrinas Pangan Nusantara dapat terus membangun komunikasi yang konstruktif dan transparan dengan Kementerian Koperasi Republik Indonesia, sehingga seluruh proses pembangunan fisik maupun dukungan operasional KDKMP dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dengan komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik, setiap dinamika yang muncul dalam proses pelaksanaan program dapat diselesaikan secara bijak dan konstruktif demi keberhasilan pembangunan koperasi di Indonesia,” tutup Firman.