RRI.CO.ID, Bandung - Diisiniasi oleh Yayasan Kasih Palestina, beberapa lembaga kemanusiaan lain di Indonesia, mulai dari Yayasan Harapan Amal Mulia, Yayasan For Humanity hingga Yayasan Amal Bakti Dunia Islam (Abadi) hadir membahas mengenai kondisi warga Gaza Pasca dibentuknya Board Of Peace (BOP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Langkah itu dilakukan, menyusul nasib warga Gaza, Palestina yang belum pulih pasca gencatan senjata.
Padahal, kebutuhan warga Gaza untuk tetap bisa bertahan hidup tak bisa menunggu para pemimpin dunia untuk menghasilkan tindakan. Kondisi ini mengetuk hati beberapa pimpinan lembaga kemanusiaan di Indonesia untuk segera bertindak.
''Sebagai lembaga kemanusiaan yang intens menyalurkan bantuan masyarakat Indonesia ke Palestina, kami sering berkomunikasi langsung dengan perwakilan masyarakat Gaza. Dan faktanya memang sangat menyedihkan, mereka butuh bantuan kita sekarang,'' ungkap Direktur Yayasan Kasih Palestina, Nandang Cahya usai menghadiri Diskusi Terbuka Bertemakan ''Nasib Gaza Pasca Board Of Peace'' di Jakarta, Jumat 6 Februari 2026.
Saat ini, kata Nandang, kondisi Gaza benar-benar hancur. Sebanyak delapan puluh tiga persen infrastruktur mulai dari masjid, rumah sakit, sekolah, klinik dan pemukiman warga hancur akibat perang selama dua tahun kemarin.
Untuk merekonstruksi Gaza seperti semula, kata Nandang, para ahli menyebutkan butuh anggaran hingga Rp 1.100 triliun lebih. Sementara itu, kehadiran BOP ini belum memberikan kejelasan terkait rekonstruksi di Gaza.
Keberadaannya masih menimbulkan polemik, terutama setelah Presiden Prabowo menandantangani keikutsertaan Indonesia didalamnya. Bahkan, Indonesia membayar iuran sebesar 1 Miliar Dollar AS atau senilai Rp 17 triliun.
Meski banyak yang ragu, ditambah dengan tidak dilibatkannya perwakilan Palestina di BOP ini, Nandang menilai kehadiran Indonesia dan beberapa negara Islam didalam organisasi ini diharapkan bisa mewakili aspirasi masyarakat Palestina.
''Dan pemerintah pun sudah menyatakan kalau BOP ini melenceng dari tujuannya, Indonesia akan menarik diri. Jadi ya, kita dukung sambil terus berusaha membantu masyarakat Palestina untuk tetap bisa bertahan,'' jelas Nandang.
Baca juga : Presiden Pastikan Komitmen Indonesia Tidak Tinggalkan Palestina
Hal serupa diungkapkan oleh Direktur Yayasan Harapan Amal Mulia, Agis Muhsin. Menurut dia, kondisi masyarakat Gaza sudah sangat darurat. Kebutuhan paling dasar saja seperti air dan makanan sulit untuk didapatkan.
''Banyak sumur pompa yang telah dibangun sebelumnya, dihancurkan oleh tentara Israel,''ungkap Agis.
Belum lagi, kata Agis, ladang-ladang perkebunan milik masyarakat Gaza pun turut hancur. Oleh karena itu, ia berharap bisa mengajak masyarakat untuk membangun sarana produksi makanan di Gaza sehingga mereka tidak lagi kelaparan.
Agis berharap, kehadiran Indonesia di Board of Peace bisa lebih mempercepat akses penyaluran bantuan untuk masyarakat Gaza. Kondisi kesehatan masyarakat Gaza pun berada di titik nadir.
Menurut Direktur Yayasan For Humanity, Rifky Abdullah, selain puluhan ribu korban meninggal akibat perang, ratusan ribu korban luka-luka belum sepenuhnya bisa tertangani. Hal ini diperparah dengan kondisi buruknya sanitasi di hampir seluruh lokasi pengungsian sehingga bisa menimbulkan penyakit.
''Bantuan kemanusiaan terkait penanganan kesehatan pun harus menjadi prioritas,''ungkap dia.
Kehadiran Board of Peace kata Rifky, harus mampu memberikan penanganan kedaruratan masyarakat Gaza jika memang ingin menghilangkan persepsi negatif dari masyarakat dunia. Menurut Ketua Yayasan Amal Bakti Dunia Islam (Abadi), Lalu Lauhul Hamdi, infrastruktur dasar yang juga harus segera diperbaiki di Gaza adalah sekolah.
''Jangan sampai, kondisi yang sudah hancur ini menghancurkan juga masa depan anak-anak Gaza,''ungkap dia.
Melalui mini seminar ini, beberapa lembaga kemanusiaan itu memiliki kesamaan cara pandang terhadap penanganan Gaza pasca perang. Mereka juga meminta supaya Board of Peace yang dibentuk Presiden AS Donald Trump bisa lebih mempercepat proses perdamaian permanen di Jalur Gaza dengan menghadirkan aspirasi masyarakat Palestina.
Berbagai lembaga kemanusiaan ini juga mendukung langkah pemerintah untuk bisa menjadi pengawas pelaksanaan peta damai di Gaza sekaligus mengawal aspirasi masyarakat Gaza. ''Kami juga bersepakat untuk bersama-sama membantu masyarakat Gaza untuk bisa segera pulih melalui gerakan bernama Indonesia Gaza Inisiatif (IGI)," ungkap Hamdi.
IGI ini, kata Hamdi, bukanlah lembaga baru melainkan sebuah komunitas yang memiliki kebulatan tekad untuk segera beraksi untuk membantu masyarakat Gaza. ''IGI ini hadir atas dasar aspirasi masyarakat Gaza,''tegas Hamdi yang juga telah dipilih untuk menjadi koordinator IGI ini.
Untuk itu, Hamdi mengaku dirinya dan lembaga-lembaga lainnya akan mengajak para tokoh, lembaga kemanusiaan dan masyarakat untuk bergabung dalam gerakan ini dan beraksi secepatnya untuk memulihkan Gaza.
Dalam kesempatan itu hadir pula Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Palestina di Indonesia, Shaker Abu Shukor. Shaker pun menyambut baik lahirnya gerakan IGI ini. Menurut dia, masyarakat Palestina, khususnya di Gaza sangat membutuhkan bantuan dari saudara-saudaranya yang ada seluruh dunia, termasuk Indonesia.
"Kami berharap, upaya rekonstruksi dari IGI ini bisa direalisasikan seiring dengan kesepakatan damai permanen di Gaza tanpa menghilangkan aspirasi masyarakat Gaza, Palestina,'' harapnya.